Politisi PKS Sedih Banyak Pendukung Prabowo Enggan Divaksinasi COVID
Hanya 49,2 persen pendukung Prabowo-Sandi mau divaksinasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengaku sedih saat mengetahui tidak semua pendukung Prabowo-Sandi saat di Pilpres 2019 bersedia divaksinasi COVID-19.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada 21 Februari 2021 lalu, sebanyak 49,2 persen pendukung Prabowo-Sandi bersedia disuntik vaksin COVID-19.
Sementara 48,1 persen basis pendukung capres nomor urut dua pada Pemilu 2019 itu, menolak divaksinasi. Padahal, kondisi pandemik COVID-19 di Tanah Air belum menunjukkan perbaikan.
"Saya sebagai salah satu tim pendukung Pak Prabowo mengatakan, dulu pemerintah hanya mau 30 persen vaksinasi, tetapi kami push agar situasinya terbalik 70 persen (vaksin) diberi gratis. Sekarang kan pemerintah sudah berbaik hati mau menggratiskan 100 persen. Vaksin ini kan salah satu jalan keluar kita untuk menghadapi pandemik COVID-19," ujar Mardani ketika berbicara di program rilis survei LSI yang dikutip dari akun media sosial LSI, Selasa (23/2/2021).
Masih tingginya jumlah orang yang enggan divaksinasi di masa pandemik, membuat PKS bertanya-tanya mengenai sosialisasi vaksin. Menurut Mardani, persoalan mekanisme dan prosedur siapa saja yang boleh divaksinasi belum tuntas dan merata.
Lalu, apa alasan pendukung Prabowo-Sandi enggan divaksinasi COVID-19?
Baca Juga: Wagub DKI: Masih Banyak Warga Jakarta Gak Percaya COVID-19
1. Mayoritas pendukung Prabowo-Sandi menilai vaksin COVID-19 tidak aman dikonsumsi
Bila dilihat dari hasil survei pada Ahad lalu, mayoritas dari 48,1 persen pendukung Prabowo-Sandi yang menolak divaksinasi COVID-19 menilai vaksin tidak aman untuk dikonsumsi. Jumlahnya mencapai 52,8 persen. Sedangkan 28,1 persen menilai vaksin tak efektif memberikan kekebalan terhadap COVID-19.
Sebanyak 21,3 persen merasa fisiknya sehat sehingga tak butuh suntikan vaksin. Ada pula 16,9 persen yang menilai vaksin COVID-19 yang kini diberikan oleh pemerintah tidak halal. Artinya, sertifikasi halal yang dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak cukup ampuh untuk meningkatkan rasa percaya umat muslim terhadap vaksin COVID-19.
Sebanyak 3,4 persen enggan divaksinasi lantaran menilai vaksin adalah bagian dari persekongkolan perusahaan farmasi yang membuat vaksin COVID-19.
Baca Juga: LaporCovid-19 Ragukan Perusahaan Akan Gratiskan Vaksin Mandiri