4 Menteri Jokowi 'Serang' Anies Baswedan Lantaran Terapkan PSBB Total
Siapa saja mereka?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali berlaku di DKI Jakarta mencemaskan beberapa pihak, tak terkecuali pemerintah pusat.
Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan PSBB total pada 14 September 2020 mendatang, para menteri Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun angkat suara.
Lalu, siapa saja menteri Jokowi yang menanggapi tentang pemberlakuan PSBB total di DKI Jakarta?
Baca Juga: Jakarta PSBB Total, Pernikahan Diperketat Sesuai Protokol Kesehatan
1. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pengumuman PSBB membuat IHSG anjlok
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu yang pernyataannya paling disoroti. Sejak pengetatan PSBB DKI Jakarta diumumkan, dia mengatakan, membawa dampak bagi perekonomian.
Airlangga mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot pada Kamis, 10 September 2020, disebabkan kebijakan PSBB yang akan diberlakukan kembali di ibu kota.
"Berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, hari ini masih tidak pasti karena annoucement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah lima ribu," ujar dia.
Selain itu, pria yang menjabat sebagai Ketua Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) ini juga mengatakan, pegawai pemerintah tetap diizinkan bekerja dari kantor. Padahal, Anies meminta perkantoran di luar 11 sektor yang diizinkan bekerja dari rumah.
"Tentunya kalau pekerja kantoran tetap disiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor, tapi tentu presentasinya akan ditentukan," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 10 September 2020.
Airlangga mengatakan pemerintah melalui bantuan TNI-Polri akan melakukan operasi yustisi untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Operasi ini, kata dia, tidak hanya dilakukan di titik-titik tertentu saja, melainkan juga di perkantoran.
"Ini sudah dirapatkan dalam komite yang melibatkan Wakapolri dan Wakasad, termasuk di perkantoran," tutur dia.
Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas di dalam negeri. Sebab, pemerintah memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas maupun kapasitas kesehatan.
"Karena pemerintah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta fasilitas kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 10 September 2020.
Pernyataan Airlangga seolah menyindir Anies Baswedan. Baru-baru ini, Anies menyampaikan bahwa sejak memasuki masa PSBB transisi, persentase keterisian tempat tidur isolasi untuk pasien COVID-19 meningkat. Terutama pada Agustus, lantaran kasus positif virus corona terus meningkat.
Baca Juga: DPRD Kritik Anies Gegara Tak Dilibatkan Dalam Kebijakan PSBB Total