Mendagri: Yang Mendelegitimasi KPU Adalah Penjahat Politik
Penyebar hoaks terkait Pemilu akan dilaporkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Polemik tentang kabar tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos tampaknya masih hangat di kalangan publik. Hingga ada ungkapan bahwa ada beberapa pihak yang sengaja ingin mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.
Mendengar adanya beberapa pihak yang sengaja ingin mendelegitimasi KPU, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa mereka yang sengaja menggiring opini agar publik tidak percaya kepada KPU, adalah penjahat politik.
"Kalau ada, berarti itu adalah penjahat politik. Siapapun orangnya," ujar Tjahjo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).
Baca Juga: Hasil Penelusuran KPU dan Bawaslu soal Hoaks Surat Suara Dicoblos
1. Sebagai penyelenggara Pemilu, tim sukses dan parpol harus percaya pada KPU dan Bawaslu
Menurut Tjahjo, Pilpres dan Pileg 2019 yang diadakan secara serentak tersebut telah diserahkan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Sementara, pemegang kontrolnya ada di DPR RI dan DKPP.
Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, seharusnya para partai politik dan tim sukses tahu akan aturan tersebut. Sehingga, tidak berprasangka buruk terhadap lembaga independen tersebut, melainkan harus mempercayai KPU.
"Harusnya partai politik, termasuk capres-cawapres, tim suksesnya, ya harus percaya penuh pada KPU. Jangan apa yang disepakati di rapat, beda apa yang disampaikan di luar," kata Tjahjo.
Baca Juga: Sah Usai Ditandatangi Parpol, KPU: Surat Suara akan Dicetak