Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, menyampaikan partainya mengajukan dan menjagokan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Saat ini, setiap fraksi diwajibkan mengajukan tiga nama calon Pj Gubernur yang akan dibahas dan menjadi usulan murni dari DPRD DKI. Tiga nama yang nantinya paling banyak diusulkan fraksi, akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri.
"Sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian penuh kami terhadap Provinsi DKI Jakarta. Kami mendukung penuh Heru Budi Hartono sebagai calon Pj Gubernur yang diusulkan dari Fraksi PSI," ucapnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (20/9/2022).
Baca Juga: PSI Jakarta Dukung Heru Budi Gantikan Anies Jadi Penjabat Gubernur DKI
1. PSI jelaskan alasan pilih Heru Budi Hartono
Heru Budi Hartono (ANTARA FOTO/Nabila Anisya Charisty/Egan Suryahartaji/Dudy Yanuwardhana/Edwar Mukti Laksana) Setiap fraksi diminta menuliskan tiga calon berdasarkan Rapimgab DPRD, Fraksi PSI pun tetap mengisi dua nama. Namun, Michael menegaskan, dukungan politis PSI Jakarta jatuh kepada Heru.
“Kami ikuti aturan Rapimgab. Kalau memang harus tulis tiga nama, kami tetap tulis tiga nama. Tapi perlu saya pertegas bahwa dukungan PSI sepenuhnya untuk Pak Heru. Bagi kami, Pak Heru harga mati untuk memimpin DKI Jakarta dari pilihan yang ada,” tambah Michael.
Michael pun menjelaskan secara rinci alasan Fraksi PSI menjagokan Heru yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
"Sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa PSI menjatuhkan pilihan pada Pak Heru. Pertama, Beliau memiliki banyak pengalaman di DKI Jakarta, pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pak Heru sangat memahami seluk beluk problema DKI Jakarta, mampu mengelola anggaran agar tepat sasaran," tegasnya.
2. Pj Gubernur akan bertanggung jawab kelola APBD hingga 2025
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan pembangunan Kampung Susun Bayam, Pademangan, Jakarta Utara, pada Sabtu (7/5/2022). (Dok. PPID DKI Jakarta) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Alasan kedua, sambung Michael, selama ini Jakarta kesulitan memenuhi target RPJMD, karena lemahnya sinergitas Jakarta dengan Pemerintah Pusat. Michael yakin dengan latar belakang jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru pilihan paling tepat yang dapat mengoptimalkan sinergi pemerintah pusat dan DKI Jakarta.
"Pak Heru orang yang sangat dan paling dipercaya Presiden Jokowi, bahkan sejak Pak Jokowi di Jakarta. Sebagai Kasetpres, Pak Heru tahu seluruh jadwal kegiatan Presiden, paham prioritas Presiden, dan hafal betul visi dan pemikiran Presiden," ungkapnya.
Heru diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya dan jaringan Pemerintah Pusat untuk pembangunan Jakarta. Menurut PSI Jakarta, ini adalah kesempatan unik dalam sejarah, di mana Presiden dan Gubernur Jakarta benar-benar dapat selaras.
“Pj Gubernur akan menjabat lebih dari dua tahun dan bertanggung jawab menyusun dan mengeksekusi tiga tahun masa APBD yaitu 2023, 2024, dan 2025, yang totalnya akan mendekati Rp300 triliun. Tanggung jawab besar ini adalah momentum, supaya prioritas kerja pusat dan struktur pemerintahan Jakarta benar-benar sinergis. Visi Pj Gubernur Jakarta adalah visi presiden, sepenuhnya harus dan akan selaras satu sama lain,” terang Michael.
Baca Juga: Jokowi Belum Terima Nama-Nama Calon PJ Gubernur DKI Jakarta
3. DKI Jakarta akan transisi menjadi IKN
Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) Alasan ketiga di balik dukungan PSI Jakarta kepada Heru adalah konteks transisi Jakarta yang tidak lama lagi akan kehilangan status Ibu Kota Negara (IKN). Sebagai Pj Gubernur yang dekat dengan pemerintah pusat, Heru diyakini mampu melobi dan meyakinkan pemerintah pusat agar kebutuhan transisi Jakarta berjalan mulus dan tidak merugikan Jakarta.
“Tugas terbesar Pj Gubernur adalah mempersiapkan transisi Jakarta saat tidak lagi menjadi ibu kota. Jangan sampai Jakarta kemudian dilupakan dan dianaktirikan pemerintah pusat. Arah pembangunan Jakarta pasca-pemindahan ibu kota harus disusun dari sekarang, dan harus ada komitmen dukungan pusat. Pak Heru sosok paling tepat menjembatani transisi IKN ini," jelas Michael.
