Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, akan dilantik menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dalam acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta.
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum PKN, Anas akan bicara soal kriminalisasi yang menimpanya terkait kasus korupsi Hambalang di Monas, Jakarta Pusat.
Bendahara Umum (Bendum) PKN, Mirwan Amir, menjelaskan, Anas akan menyampaikan orasi pada Sabtu (15/7/2023) pagi. Dia menyebut, Monas menjadi tempat Anas menyampaikan kebenaran dan perlawanan terhadap kasus yang dianggap sebagai kriminalisasi. Padahal Mirwan meyakini Anas tak korupsi dalam kasus Hambalang.
"Kenapa kami gelar di Monas? Yang selama ini Anas dituduh bersalah, soal Hambalang dan pernah menyatakan sepeser pun dia tidak mengambil harta itu. Dia berani untuk digantung di Monas," kata dia dalam konferensi pers di kantor Pimpinan Nasional (Pimnas), Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).
Mirwan lantas menegaskan, pidato Anas di Monas bukan sebagai bentuk perlawanan atau deklarasi perang terhadap Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat.
Dia mengatakan, Anas bukan orang yang pendendam, sehingga tidak akan mengajak pihak lain untuk bertikai.
"Tidak ada soal Anas itu perang. Tapi, nanti akan dijelaskan beberapa tentang keputusan kasus tersebut, jadi menjelaskan Anas tidak bersalah. Sebab, tidak terbukti, jadi hanya menjelaskan. Anas ibadahnya bagus, tidak pernah dendam. Dia sangat baik, cuma ingin ada keadilan," ucapnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKN, Sri Mulyono, menyebut, pihaknya akan memilih Anas secara resmi sebagai Ketua Umum PKN. Mulyono memastikan, seluruh kader PKN yang memiliki hak suara secara aklamasi akan memilih Anas sebagai ketua umum terpilih dan menggantikan Gede Pasek Suardika.
"Kemudian Gede Pasek Suardika akan menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara," kata dia.
Menurut Mulyono, Munaslub PKN digelar sebagai bagian penguatan konsolidasi partai, di mana ketua umum sekaligus pendiri partai yakni Gede Pasek akan mengalihkan secara sukarela jabatannya kepada Anas yang telah berstatus bebas murni.
"Upaya itu langkah panjang perjuangan dua sahabat, Gede Pasek dan Anas dalam melawan kriminalisasi dan upaya mematikan secara politik talenta Anas selama ini oleh kekuasaan lama saat itu," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Mulyono, aspirasi dukungan terhadap Anas menjadi Ketum PKN merupakan suara kolektif di internal partai sebagai bagian dari strategi etape ketiga Pemilu 2024.
"Sebagaimana diketahui, ada tiga etape perjalanan PKN sejak didirikan. Etape pertama, lolos mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Etape kedua, lolos di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024. Etape ketiga, lolos masuk parlemen nasional dan daerah," tutur dia.
Anas dan Gede Pasek akan berbagi peran sesuai jabatan yang akan dibuat sebagai dwi tunggal pengelola partai, sekaligus sebagai bentuk politik persahabatan dan kebersamaan yang terkandung dalam slogan Mitreka Satata.