Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Prabowo Subianto (dok. Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

  • BMKG mendukung efisiensi anggaran pemerintah Prabowo Subianto
  • Layanan 24 jam terhadap masyarakat tetap prima dan BMKG akan tetap bekerja secara baik

Jakarta, IDN Times - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga terkena dampak pemotongan anggaran di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BMKG, Muslihuddin menegaskan, BMKG tetap mendukung program efisiensi Presiden Prabowo.

"Sebagai pelayan masyarakat dan bagian dari pemerintah, kita full melaksanakan, mendukung arahan Presiden melalui efisiensi," ujar Muslihuddin kepada jurnalis, Senin (10/2/2025).

1. BMKG pastikan layanan 24 jam tetap prima

Ilustrasi Petugas BMKG. (IDN Times/Mhd Saifullah)

BMKG juga memastikan, layanan 24 jam terhadap masyarakat tetap prima. BMKG akan tetap bekerja secara baik.

"Pelayanan 24 jam dan pelayanan prima akan tetap BMKG berikan kepada masyarakat," kata dia.

2. BMKG ajukan dispensasi

Kantor Balai BMKG Wilayah IV Makassar. (IDN Times/Asrhawi Muin)

BMKG juga mengajukan dispensasi kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, anggaran yang selama ini ada di BMKG digunakan untuk pemeliharaan sejumlah alat operasional utama untuk mitigasi bencana geo-hidrometeorologi.

Muslihuddin mengatakan, efisiensi anggaran itu juga berdampak pada alat operasional utama yang terancam mati. Sebab, anggaran untuk pemeliharaan alat-alat berkurang hingga 71 persen.

Oleh karena itu, BMKG khawatir kemampuan untuk mendeteksi tsunami, iklim, cuaca, kualitas udara, gempa bumi bisa terganggu.

3. BMKG miliki 600 alat sensor untuk gempa bumi dan tsunami

ilustrasi tsunami (pixabay.com/alfaunicorn81)

BMKG memiliki 600 alat sensor untuk gempa bumi dan tsunami yang memerlukan biaya perawatan. Alat-alat tersebut juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” ujar Muslihuddin dilansir ANTARA.

Editorial Team