Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan anggaran program makan bergizi gratis (MBG), pada tahun 2026 akan naik menjadi Rp28 triliun per bulan. Artinya, dalam setahun MBG akan menggunakan dana Rp336 triliun.
"Kalau tahun depan kita butuhnya Rp28 triliun per bulan," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Dadan menyebut hingga akhir Agustus 2025, makan bergizi gratis bisa dinikmati hingga 6 juta orang. Kemudian pada September-Desember 2025, makan bergizi gratis bisa dinikmati oleh 17,5 juta orang.
Menurutnya, data tersebut merupakan target awal dengan anggaran Rp71 triliun. Namun, ada penambahan target hingga 82,9 juta orang yang harus bisa menikmati program makan bergizi gratis, pada tahun 2025.
Sehingga, membutuhkan penambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis.
"Nah berapa tambahan biaya yg diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025, karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun," kata dia.
Dadan mengatakan, dengan penambahan target menjadi 82,9 juta orang, Badan Gizi Nasional membutuhkan Rp25 triliun per bulan.
"Maka, kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun.
"Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp5 triliun. Makanya hitungannya Rp25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp71 triliun.
Dalam kesempatan itu, Dadan mengklaim 38 provinsi di Indonesia sudah menerima program makan bergizi gratis.
"Alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru jalan hari ini dan hari ini sudah bertambah 117 satuan pelayanan pemenuhan gizi," ujar Dadan.
Dadan mengatakan, saat ini ada 693 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
"Dan minggu ini insyaAllah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," kata dia.