Anggota DPR Khawatir Gaji ASN via KDMP Ancam Keberlanjutan Bank Daerah
Rencana penyaluran gaji PNS dan PPPK melalui KDMP dikhawatirkan menggeser dana murah yang selama ini menopang bank daerah.
Rifqinizamy menyarankan gaji PNS dan PPPK pemerintah daerah tetap disalurkan melalui BPD yang bekerja sama dengan koperasi daerah.
Rencana penyaluran gaji melalui KDMP telah diajukan Menteri Koperasi kepada Kemenkeu, tetapi mekanisme dan jadwalnya belum dirinci.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengkhawatirkan keberlanjutan bank pembangunan daerah (BPD), menyusul rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dia menilai, perpindahan penyaluran gaji tersebut akan berpotensi menggeser dana tabungan dan giro, yang selama ini menjadi salah satu penopang bank daerah.
"Dalam beberapa waktu terakhir, Asosiasi Perbankan Daerah atau Asbanda yang merupakan himpunan dari bank-bank pembangunan daerah seluruh Indonesia telah mengkhawatirkan adanya perpindahan kas dan transfer gaji dari bank-bank daerah ke Himbara," ujar Rifqinizamy saat dihubungi, Kamis (15/10/2026).
1. Pencarian gaji PNS lewat KDMP akan ganggu keberlanjutan bank daerah
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam jumpa pers di DPR. (IDN Times/Amir Faisol). Politikus NasDem itu mengatakan, dana murah (Current Account Saving Account) di bank daerah selama ini rata-rata mencapai 70 persen. Dana murah bersumber dari penggajian PNS dan kas pemda. Artinya, jika dana tersebut berpindah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), maka bank daerah berpotensi kehilangan sumber pendanaan yang penting.
"Hal ini tentu membuat dana murah yang ada di bank-bank daerah sejumlah rata-rata 70 persen akan bergeser dan itu akan membuat banyak bank daerah kita kolaps di Indonesia," kata dia.
Menirut Rifqinizamy, bank daerah sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) perlu mendapat perlindungan agar ekosistem perbankan daerah tetap terjaga.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar gaji PNS kementerian dan lembaga dapat disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Sedangkan, gaji PNS dan PPPK pemerintah daerah tetap disalurkan melalui BPD masing-masing yang bekerja sama dengan koperasi di daerah.
"Dengan itu, kemudian ekosistemnya tetap terjaga," kata Rifqinizamy.2. Jangan sampai mengganggu ekosistem negara
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di Gedung DPR RI, Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol) Skema tersebut, dinilai Rifqinizamy dapat menjaga keberlangsungan bank daerah, sekaligus membuka ruang bagi koperasi untuk memberikan layanan kepada ASN.
Di samping itu, banyak PNS dan PPPK daerah memiliki kredit di bank daerah. Karena itu, jika penyaluran gaji mereka tidak lagi melalui BPD, maka bank daerah berpotensi kesulitan menarik pembayaran cicilan secara otomatis melalui mekanisme autodebet.
"Inilah yang saya kira perlu mendapat perhatian. Hal-hal teknis tetapi kemudian jangan sampai kebijakan negara yang satu mematikan kemudian ekosistem negara yang lain," kata dia.3. Menkop sudah ajukan penyaluran gaji PNS melalui KDMP ke Kemenkeu
Menkop Ferry Juliantono bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berbicara dengan para wartawan di Wisper. (IDN Times/Fariz Fardianto) Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyampaikan rencana penyaluran gaji melalui KDMP telah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggaran pembayaran tersebut tengah disiapkan, tetapi belum menjelaskan angka secara terperinci serta mekanisme penyalurannya.
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, melansir ANTARA.
Kendati demikian, Ferry belum merinci bentuk pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu, kejelasan jadwal dimulainya penyaluran, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam layanan pembayaran tersebut.
