Anggota DPR Pertanyakan Mahfud Tak Langsung Usut soal Rp349 Triliun

28 Mar 2023, 10:19 WIB

Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan, mengapa Menko Polhukam Mahfud MD tak langsung mengusut temuan PPATK terkait transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Benny mengatakan, Mahfud memiliki wewenang mengusut temuan tersebut lantaran dia menjabat Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Mengapa Pak Mahfud mengumumkan itu kepada publik, ya kan? Kalau ada masalah kan dia harus selesaikan bukan mengumumkan kepada publik,” ujar Benny di DPR, Senin (27/3/2023).

1. Minta kejelasan status hukum transaksi janggal di Kemenkeu

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Benny juga meminta Mahfud tegas memberikan penjelasan soal status hukum transaksi janggal di Kemenkeu.

Jika transaksi itu merupakan bagian dari TPPU, dia heran mengapa laporan tersebut tak diberikan ke penegak hukum.

“Omongan Mahfud, tindakan Mahfud, yang kena dampaknya itu adalah Presiden, yang kena dampaknya itu pemerintahan,” ujarnya.

2. Rapat Komisi III dengan Mahfud dan Sri Mulyani

IDN Times / Auriga Agustina

Dikabarkan, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengan Mahfud dan Menkeu Sri Mulyani pada Rabu (29/3/2023) besok. Sri Mulyani diundang sebagai anggota Komite Pencegahan TPPU di bawah Mahfud.

Rapat itu merupakan kelanjutan dari pernyataan Mahfud sebelumnya yang mengungkapkan transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.

3. Mahfud minta Komisi III semuanya hadir rapat

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (www.instagram.com/@mahfudmd)

Mahfud MD mengaku siap menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI untuk membahas transaksi mencurigakan Rp349 triliun.

Ia meminta kepada semua anggota DPR yang pada Selasa kemarin kencang mengkritisi dirinya supaya hadir dalam rapat. "Udahlah, pokoknya hari Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu, supaya datang juga," kata dia.

Dalam rapat yang digelar pada 21 Maret 2023 lalu, Ivan justru dimarahi oleh anggota Komisi III DPR lantaran mengirimkan laporan terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun ke Mahfud. Padahal, laporan tersebut, menurut aturan yang dikutip Komisi III DPR, dianggap bersifat rahasia.