Anggota DPR Pilih Rumah Dinas atau Tunjangan? Ini Kata Arsul Sani

21 Agu 2021, 08:35 WIB

Anggota Komisi III Arsul Sani (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Ramai beredar kabar bahwa pemerintah akan mengambil alih atau menarik rumah dinas anggota DPR yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan. Rumah dinas DPR itu diketahui merupakan salah satu aset negara. Namun informasi itu telah ditepis oleh Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, pemerintah memiliki rencana untuk memperbarui aturan fasilitas yang diberikan kepada para anggota dewan, apakah rumah dinas atau diganti dengan tunjangan.

Terkait hal ini, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengaku tidak mempermasalahkannya. "Soal rumah dinas anggota DPR apakah mau diambil alih oleh negara atau mau tetap seperti sekarang, saya menyerahkan kepada pemerintah," ujar Arsul, saat dihubungi, Jumat (20/8/2021).

1. Tidak elok anggota parlemen menuntut fasilitas dari negara

xxx

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, dirinya menjadi anggota legislatif untuk membantu memberikan kontribusi agar Indonesia semakin lebih baik. Dia mengaku tidak mengharapkan fasilitas negara saat masuk ke politik.

"Secara pribadi, sebagai anggota DPR/MPR saya merasa tidak elok bersikap soal itu. Kesannya nanti jadi anggota DPR menuntut fasilitas ini-itu," ucapnya.

"Dari awal saya menjadi anggota DPR tidak terlintas dalam pikiran untuk mendapatkan fasilitas ini-itu dari negara. Saya sebelumnya menjadi direktur di sebuah perusahaan multinasional yang gaji dan tunjangannya jauh lebih besar dari yang diterima sebagai anggota DPR. (Saya) masuk politik ya karena ingin bisa kontribusi kepada negara dengan lebih luas, bukan cari fasilitas dari negara," dia menambahkan.

2. Kemenkeu bantah akan ambil alih rumah dinas anggota DPR

Akun YouTube 164 Channel

Informasi soal rencana pengambilalihan rumah dinas DPR di Kalibata mengemuka ke publik, setelah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR memanggil Kemenkeu beberapa bulan lalu.

Namun menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, bukan pengambilalihan melainkan ada rencana untuk memperbaharui aturan fasilitas yang diberikan kepada para anggota dewan.

"Bukan Kementerian Keuangan mengambil rumah DPR, tidak. Tapi BURT sedang memikirkan ada gak cara yang lebih baik daripada anggota DPR disediakan rumah dinas," kata Rionald dalam acara diskusi virtual, Jumat (20/8/2021).

3. DPR diberi pilihan, rumah dinas atau tunjangan

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, Rionald menerangkan bahwa proses pengambilalihan rumah dinas anggota DPR masih dalam tahap diskusi. Selanjutnya hal itu akan diatur oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu karena berkaitan dengan penyediaan tunjangan bagi anggota DPR.

"Kan pilihannya apakah disediakan rumah dinas atau diganti dengan tunjangan. Nah itu masih berproses diskusinya," ujar Rionald.

Rionald memastikan, nantinya anggota DPR hanya berhak memilih salah satu, rumah dinas atau tunjangan. Jika memilih tunjangan, maka nantinya rumah dinas itu harus dikembalikan ke negara.

"Kalau memang ini mau tunjangan ya terhadap perumahan itu supaya tidak dobel akan dikembalikan oleh DPR kepada negara. Bukan Kementerian Keuangan mengambil," tegas Rionald.