Anggota DPR: Tak Ada Aturan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

Menurut dia, selama ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mengonversi transkrip nilai akademik luar negeri ke nasional dengan menggunakan aturan sendiri di internal mereka.

Lalu mengatakan, aturan tersebut masih kurang mengikat karena mekanisme konversi nilai akademik ke dalam sistem yang berlaku di dalam negeri masih dipertanyakan. Ia juga tidak menemukan apakah ketentuan konversi nilai itu diatur dalam peraturan atau keputusan menteri.

"Kita tidak memiliki aturan yang jelas itu. Kemudian konversinya seperti apa, kemudian mana yang boleh dikonversi, mana yang tidak boleh dikonversi, itu juga tidak ada," kata dia.

Oleh sebab itu, Ketua DPW PKB itu mengatakan, Komisi X DPR akan mendorong agar ketentuan konversi atau penyetaraan ijazah luar negeri dapat diatur dalam RUU Sisdiknas.

"Belajar dari kejadian ini, kami di Komisi 10 sepakat untuk memasukkan regulasi itu ke dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas," kata dia.

MK dalam putusannya menyatakan gugatan tentang keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima, tetapi hakim juga mencatat tidak ada bukti ijazah setingkat SMA milik Gibran. Sidang putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Selasa, 6 Oktober 2026.

MK menolak memproses gugatan lebih lanjut karena para pemohon (termasuk Denny Indrayana dan 11 orang lainnya) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para penggugat juga menurut MK bukan merupakan peserta resmi dalam Pemilu Presiden 2024.

Selama persidangan berlangsung, Advokat Denny Indrayana selaku pemohon perkara ini, menjelaskan, ditemukan indikasi dan bukti petunjuk awal cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Gibran sebagai cawapres.

Bukti tersebut disebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga manipulatif. Pertama, terkait adanya perubahan norma Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang tiba-tiba muncul dalam Pasal 18 Ayat 3 mengecualikan bukti pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri.

"Kedua, ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen secara super kilat hanya dalam satu hari, tepatnya kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019, yang hingga permohonan a quo diajukan, tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya," ucap dia.