Anggota Komisi I DPR Dorong Prabowo Suarakan Sanksi ke AS dan Israel

03 Mar 2026, 12:46 WIB

Santi Dewi

Anggota Komisi I DPR Dorong Prabowo Suarakan Sanksi ke AS dan Israel

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh (Dok. PKB)

Intinya Sih

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, mengecam keras serangan AS dan Israel terhadap Iran serta mendesak Presiden Prabowo agar menyuarakan sanksi internasional terhadap kedua negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri RI dikritik publik karena pernyataannya dianggap lembek dalam menanggapi agresi militer, sementara warganet menilai pemerintah kurang tegas membela prinsip perdamaian.
Duta Besar Iran untuk Indonesia menegaskan negaranya tak lagi bersedia bernegosiasi dengan AS dan menyerukan solidaritas negara-negara Islam melalui OKI serta PBB untuk mengecam tindakan agresi tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, mengutuk keras pembunuhan yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu, 28 Februari 2026. Menurut Oleh, agresi militer Israel dan Negeri Paman Sam terhadap Iran bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap kedaulatan sebuah negara.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mempertanyakan fungsi Board of Peace (BoP) di mana Indonesia turut menjadi salah satu pendirinya. "Semangat Board of Peace (BoP) seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan perdamaian, bukan justru jadi pembenaran atas tindakan perang," ujar Oleh dalam keterangan pers, Selasa (3/3/2026).

Serangan Amerika dan Israel tersebut, kata Oleh, mencederai komitmen global terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Maka itu, Oleh mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk menyuarakan sanksi bagi Israel dan AS.

"Saya mendesak pemerintah Indonesia untuk berada di garda depan dalam menyuarakan sanksi terhadap AS dan Israel," katanya.

Namun, hal itu diragukan akan dilakukan Prabowo, lantaran ia dianggap publik di Tanah Air berada di pihak yang sama dengan AS dan Israel. Apalagi, kedua negara itu juga bergabung dalam Board of Peace. Bahkan, hingga saat ini belum ada ucapan duka cita yang disampaikan Prabowo atas gugurnya Khamenei.

1. Kemlu dikritik karena tak mengecam agresi militer Israel dan AS ke Iran

Ilustrasi gedung Kementerian Luar Negeri di Pejambon, Jakarta Pusat. (IDN Times/Sonya Michaella)

Sementara, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dikritik luas oleh publik di Tanah Air lantaran pernyataannya dianggap lembek. Dalam keterangannya di media sosial, Kemlu RI tidak menuliskan kata "kecaman".

Diksi yang dipakai Kemlu RI adalah "sangat menyesalkan perundingan antara AS dan Iran yang berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah". Bahkan, dalam keterangannya, Kemlu tidak menulis situasi di kawasan Timur Tengah memburuk karena bermula agresi militer dari Israel.

"Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, serta perdamaian dan keamanan dunia," demikian tulis Kemlu pada Sabtu, 28 Februari 2026.

Padahal, berdasarkan pengakuan Menteri Luar Negeri Iran, Oman Badr bin Hamad Al Busaidi, dari negosiasi antara AS dan Iran di Jenewa, Swiss, pada Kamis, 26 Februari 2026, telah tercapai kesepakatan yang signifikan. Dikutip dari stasiun berita CBS News, Iran sudah bersedia tidak menyimpan uranium yang diperkaya agar bisa membangun senjata nuklir.

Oman menjadi pihak ketiga yang disepakati Iran dan AS untuk menjadi mediator, namun tiba-tiba pada Sabtu, 28 Februari 2026, Israel melakukan agresi militer ke Iran, usai permintaan menghapus uranium dituruti.

Adapun, cuitan Kemlu RI sudah mendapat 2,8 juta views. Respons dari publik terhadap cuitan Kemlu mayoritas berisi kemarahan.

"Negara kok lembek, mengutuk pun gak berani. Kalau cuma menyesal mah orang ketiduran juga bisa," tulis warganet yang dikutip hari ini.

"Loe mending keluar dari BoP kalau memang masih punya secuil integritas," kata warganet lain.

"Statement ngambang. Gak ada tegas-tegasnya. Cuma nyesel. Nyesel itu mah karena sudah gabung BoP," timpal warganet.

2. Usulan Prabowo jadi mediator konflik Iran vs AS-Israel dinilai tak masuk akal

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat apresiasi langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di BoP (setneg.go.id)

Dalam pernyataan Kemlu itu pula, pemerintah menyebut Presiden Prabowo Subianto siap terbang ke Tehran untuk menjadi mediator, namun dengan catatan, bila Prabowo disetujui kedua belah pihak.

Sontak ide itu menuai kritik dari masyarakat Indonesia. Apalagi ia baru kembali ke Tanah Air usai melakukan lawatan ke sejumlah negara pada 16-27 Februari 2026.

Prabowo pun sempat mengunjungi dua negara Timur Tengah yang turut menjadi sasaran serangan balasan Iran, yakni Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA). Keduanya jadi sasaran serangan balasan karena menjadi tempat pangkalan militer AS.

Warganet menilai Prabowo tak memiliki kemampuan mumpuni untuk menjadi mediator antara pihak yang berkonflik tersebut.

"Min, kalau condemning invasi AS dan Israel ke Iran saja gak bisa kita state dengan jelas, sebaiknya presiden ditahan gak usah cawe-cawe mau bertolak ke Tehran untuk memediasi segala. Salah ngomong malah bahaya," kata warganet.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf "JK" Kalla pun mengapresiasi usulan Prabowo untuk mendamaikan pihak yang tengah bertikai. Tetapi, menurutnya, posisi Indonesia bukan negara yang setara dengan AS. Hal itu sudah terlihat ketika penandatanganan perjanjian dagang tarif resiprokal.

"Itu saja kita tidak setara (dengan) Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini, dalam hal perundingan seperti itu?" tanya pria yang akrab disapa JK itu di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.

JK menilai kondisi geopolitik global ditentukan langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat.

3. Iran tak lagi bersedia bernegosiasi dengan AS

Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi melakukan konferensi terkait serangan Israel dan AS ke Iran di Jakarta, Senin (2/3/2026). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Sementara, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi negosiasi terbuka dengan Amerika Serikat. Alih-alih upaya damai lewat mediasi yang ditawarkan Prabowo, Iran menyerukan negara-negara Islam menggalang dukungan melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami tentu menyampaikan apresiasi atas pesan dan kesiapan yang telah disampaikan oleh Indonesia. Tetapi bagi kami tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan dengan kami, yaitu Amerika Serikat," ujar Boroujerdi di Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Menurut Boroujerdi, AS tidak pernah patuh pada kesepakatan. Serangan kepada Iran adalah salah satu bukti nyata. Menurut dia, tindakan itu ilegal dan layak mendapat kutukan dunia. Untuk itu, ia berharap, negara-negara Islam menggalang dukungan melalui organisasi-organisasi resmi dunia.