Serangan ke Iran, Migrant CARE Minta Negara Jamin Keamanan PMI
- Migrant CARE mendesak pemerintah menjamin keselamatan pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah yang terdampak konflik Israel, AS, dan Iran, serta membuka kanal informasi dan pengaduan darurat.
- Organisasi tersebut juga membuka posko krisis dengan layanan konsultasi, bantuan hukum, dan pengaduan penelantaran bagi sekitar 1,5 juta PMI yang bekerja di negara-negara Timur Tengah.
- Kementerian Luar Negeri menegaskan moratorium penempatan PMI sektor domestik masih berlaku dan mengimbau WNI menunda perjalanan ke Timur Tengah hingga situasi keamanan lebih kondusif.
Jakarta, IDN Times - Agresi militer Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran turut berdampak ke jutaan warga Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran yang sedang mengais rezeki di sana. Mereka tersebar di delapan negara yang memiliki pangkalan militer AS dan dijadikan sasaran oleh Iran.
Itu sebabnya organisasi Migrant CARE mengatakan pekerja migran juga berada dalam situasi penuh ancaman dan ketidakpastian. "Kondisi yang tidak menentu, kedekatan dengan titik-titik konflik serta keterbatasan akses informasi dan perlindungan membuat para pekerja migran hidup dalam kecemasan serta rasa tak aman," ujar Direktur eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo di dalam keterangan pada Senin (2/3/2026).
"Negara tak boleh abai terhadap keselamatan warganya di tengah situasi perang. Pemerintah Indonesia harus segera memastikan kondisi pekerja migran Indonesia di Timteng," imbuhnya.
Caranya dengan membuka kanal informasi dan pengaduan di wilayah-wilayah terdampak. Pemerintah, kata Wahyu, juga jarus memberikan pembaruan informasi dan situasi secara berkala.
"Bila dibutuhkan langkah-langkah dan rencana kontijensi sudah seharusnya disiapkan demi keselamatan mereka," tutur dia.
1. Migrant CARE siapkan posko informasi dan pengaduan darurat
Lebih lanjut Wahyu mengatakan pihaknya turut membuka posko informasi dan pengaduan darurat krisis Timur Tengah untuk memberikan tiga jenis layanan yakni konsultasi dan pendampingan, bantuan hukum serta pengaduan penelantaran dan kasus darurat.
"Juga bisa kontak layanan darurat Migrant CARE 24 jam, kanal pengaduan Timur Tengah di nomor +6285121576971, hotline (021)27808211 atau e-mail secretariat@migrantcare.net," katanya.
Sedangkan, untuk bantuan hukum, Migrant CARE menyediakan dua kontak layanan bantuan hukum yaitu +6281217619042 (Arina) dan +6283875520497 (Yusuf). Menurut data yang dimiliki oleh Migrant CARE, jumlah PMI yang bekerja di sejumlah negara Timteng mencapai 1,5 juta orang.
2. Kemlu sebut hingga kini pemerintah masih berlakukan kebijakan moratorium PMI
Sementara, Plt Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah mengakui hingga saat ini masih ada PMI yang bekerja di negara-negara Timur Tengah. Namun, hal tersebut bukan karena keran pengiriman PMI sudah dibuka.
"Hingga saat ini kebijakan moratorium penempatan PMI sektor domestik ke sejumlah negara di Timur Tengah masih berlaku. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembahasan dengan negara mitra guna memperkuat tata kelola dan sistem pelindungan," kata Henny di dalam keterangan pada hari ini.
3. Kemlu imbau WNI tunda lakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri turut mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Sebab, hingga saat ini ruang udara di sejumlah negara Timur Tengah masih ditutup.
"Kemlu turut mengimbau agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan hingga situasi lebih kondusif," demikian kata Kemlu lewat akun media sosialnya pada Minggu (1/3/2026).
Kemlu mengaku bersama seluruh perwakilan Indonesia di kawasan akan terus memantau serta melakukan asesmen secara menyeluruh terhadap dinamika situasi keamanan, kondisi riil di lapangan serta langkah-langkah penanganan yang sedang dan akan dilakukan guna menyikapi perkembangan situasi ke depan.
"Sementara, perwakilan RI telah mengimbau seluruh WNI di wilayah terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi secara berkala dengan perwakilan RI terdekat," kata mereka.
Kemlu turut menyediakan hotline ke Direktorat Perlindungan WNI melalui nomor +6281290070027.
