Angka Perkawinan Anak di Wajo Menurun, Kini Jadi 6,92 Persen

28 Mar 2024, 15:02 WIB

Kunjungan Kerja Menteri PPPA Bintang Puspayoga pada Acara Monitoring dan Evaluasi Praktik Baik Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (dok. KemenPPPA)

Jakarta, IDN Times - Upaya menurunkan angka perkawinan anak terus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan, grafiknya mengalami penurunan menjadi 6,92 persen.

“Berkurang 1,14 dari tahun 2022 yakni 8,06 persen. Penurunan signifikan angka dispensasi kawin dari 694 kasus di tahun 2021 menjadi 77 kasus di tahun 2023 juga menjadi bukti nyata keberhasilan tersebut,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam kunjunganya ke Wajo, dikutip Kamis (28/3/2024).

1. Upaya yang dilakukan Pemkab Wajo bukanlah hal mudah

Kunjungan Kerja Menteri PPPA Bintang Puspayoga pada Acara Monitoring dan Evaluasi Praktik Baik Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (dok. KemenPPPA)

Bintang mengatakan, hal ini adalah hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat, yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya dalam merespon permasalahan perempuan dan anak, secara khusus masalah perkawinan anak.

Bintang menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemkab Wajo bukanlah hal mudah, sebab perkawinan anak merupakan persoalan multidimensi. Tercatat dua kecamatan di Wajo, yaitu Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Takkalalla zero perkawinan anak pada 2023.

2. Perkawinan anak munculkan banyak masalah

Ilustrasi perkawinan anak. (dok. IDN Times)

Bintang menjelaskan, pencegahan perkawinan anak sangat penting, karena jika itu terjadi bisa memicu munculnya banyak masalah kesehatan dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun seksual.

Kemiskinan, kondisi geografis, kurangnya akses pendidikan, konflik sosial, norma sosial hingga faktor budaya menjadi penyebab masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia.

“Wajo bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam menekan perkawinan anak. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan angka perkawinan anak dapat terus turun sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung," kata dia.

3. Dorong Wajo terus tingkatkan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kunjungan Kerja Menteri PPPA Bintang Puspayoga pada Acara Monitoring dan Evaluasi Praktik Baik Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (dok. KemenPPPA)

Bintang mendorong Pemkab Wajo untuk terus meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Saat ini Pemkab Wajo memiliki nilai KLA Indeks Perlindungan Anak (IPA) 57,2, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 55,56 dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 64,28.

“Penguatan layanan pemenuhan hak anak, infrastruktur publik ramah anak yang terdiri dari penyediaan ruang bermain ramah anak, ruang kreatifitas anak, pusat informasi layak anak, termasuk penguatan kualitas keluarga dan peran Forum Anak dalam 2P (Pelopor dan Pelapor) perlu terus ditingkatkan. Penguatan KLA diharapkan dapat meningkatkan angka Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Wajo,” katanya.