Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak keberatan dengan ungkapan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyebut indeks demokrasi Indonesia menurun. Menurutnya, semua kritik yang datang kepada pemerintah dijadikan sebagai bahan evaluasi.
"Ya, itu sebagai evaluasi," ujar Jokowi usai meninjau proyek MRT Fase 2A di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan tak pernah membatasi suara rakyat. Dia mengaku tak masalah bila sering dicaci hingga difitnah.
"Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," ucap dia.
"Di Patung Kuda, di depan Istana juha demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga gak ada masalah," sambungnya.
Sebelumnya, Anies menilai saat ini rakyat sudah tidak lagi percaya kondisi demokrasi di Indonesia. Setidaknya, menurut Anies, ada tiga indikator yang membuat rakyat mulai krisis kepercayaan terhadap demokrasi.
Kebebasan berbicara, dijelaskan Anies, mulai terbatas. Anies menyatakan UU ITE sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjerat mereka yang kritis.
"Kebebasan berbicara sudah menurun. Indeks demokrasi kita pun menurun. Pasal-pasal yang memberikan kewenangan dan digunakan secara karet di UU ITE. Lalu, pasal 14 dan pasal 15 tahun 1946 masih tetap digunakan sehingga kebebasan berbicara menjadi terganggu," ujar Anies di debat perdana Capres 2024 di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Indikator kedua, sudah tidak ada lagi oposisi yang bebas mengkritik dan menjadi penyeimbang pemerintah. Indikator ketiga, ada keraguan Pemilu 2024 bisa dilakukan secara netral dan jujur.
"Jadi, persoalan kita saat ini lebih dari sekadar partai politik tak lagi dipercayai oleh publik," ujar dia.