Anies: Sejak Tahun Lalu Saya Tahu Ada Masalah Dalam E-budgeting Ahok

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif melalui akun Twitter pribadinya menyoroti rencana Anies untuk memutakhirkan e-budgeting. Laode mengingatkan agar sistem yang sudah ada tidak ditinggalkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu.

Anies pun mengapresiasi sorotan pimpinan KPK itu. Iabpun memastikan bahwa langkah yang diambil adalah membuat sistem e-budgeting lebih transparan.

"Tujuan sebuah sistem dibangun itu untuk memaksa agar semua pengguna mengikuti apa yang kita inginkan. Di dalam sebuah organisasi selalu ada yang rajin, kurang rajin, ada yang tidak rajin, Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua, sehingga harus rajin, harus jujur," jelasnya.

Anies pun memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memutakhirkan sistem e-budgeting yang ada sehingga tak lagi ada penyimpangan.

"Seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran atau ini adalah titipan, gak bisa dibedakan tuh, kenapa? Ya karena sistemnya bebas," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengungkapkan telah menemukan sejumlah usulan anggaran yang dinilai janggal. Mulai dari pengadaan lem Aibon senilai Rp82 miliar, pulpen Rp124 miliar hingga pengadaan komputer senilai Rp121 miliar.