Bupati Bogor Rudy Susmanto: Tidak Hanya Staf yang Diperiksa KPK
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengakui telah dimintai keterangan KPK di Polres Bogor terkait penyelidikan dugaan penyimpangan pada sejumlah instansi Pemkab Bogor.
Menurut Rudy, pemeriksaan mencakup tata kelola anggaran dan pelaksanaan proyek di Bapenda, Dinas Pendidikan, sejumlah OPD lain, serta program yang berjalan.
Rudy menyatakan Pemkab Bogor kooperatif memberikan data kepada KPK, sembari meminta publik menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Bogor, IDN Times - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, membenarkan bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan Rudy tidak tercantum dalam agenda harian KPK. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Polres Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (29/10/2026) yang berkaitan dengan pengusutan dugaan kasus penyimpangan di sejumlah instansi Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Dalam beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu ini, memang ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Salah satunya, saya juga ikut dimintai keterangan. Nah, hal ini harus kita sampaikan secara terbuka kepada publik," kata Rudy Susmanto kepada jurnalis di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (29/10/2026).
1. Tegaskan penanganan hukum menyentuh pimpinan daerah
ilustrasi hukum (pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA) Rudy mengatakan, proses pemeriksaan oleh KPK tersebut tidak hanya menyasar jajaran staf atau pejabat teknis, tetapi juga tingkat pimpinan tertinggi di Kabupaten Bogor.
"Jangan sampai muncul pertanyaan kenapa Bupati tidak dimintai keterangan. Saya tegaskan, Bupati Bogor pun dimintai keterangan. Jadi yang dimintai keterangan itu bukan hanya tingkatan staf atau beberapa pihak terkait saja, tetapi pimpinan daerah pun ikut dimintai keterangan, termasuk saya sebagai Bupati Bogor," kata dia.
2. Materi pemeriksaan lingkupi Bapenda, Disdik, hingga OPD lain
Ilustrasi ASN : oBupati Bogor Ade Yasin (kanan) melakukan halal bihalal bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada acara halal bihalal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bogor di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (17/5/2021) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya) Rudy mengatakan, keterangan yang digali penyidik KPK mencakup tata kelola anggaran dan pelaksanaan proyek di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bogor.
"Keterangannya berkaitan dengan beberapa isu yang belakangan muncul di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Mulai dari Bapenda, Dinas Pendidikan, beberapa OPD lainnya, serta terkait sejumlah program yang sedang berjalan di Kabupaten Bogor," kata Rudy.
Sementara itu, terkait isu pemotongan upah pungut terjadi sejak bupati Bogor sebelumnya, dia enggan berkomentar jauh. Termasuk saat ditanya apakah pemotongan upah pungut masih terjadi serta untuk apa pemotongan tersebut dilakukan.
"Kalau diminta keterangan dan data oleh penyidik KPK kita berikan yang sebenarnya. Namun mohon maaf dan izin, terkait materi pemeriksaan kami serahkan juru bicara KPK untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan teman-teman media," kata Rudy.
3. Minta semua pihak kedepankan asas praduga tak bersalah
Bupati Bogor Rudy Susmanto (kiri) saat rapat koordinasi percepatan dapur SPPG MBG, di Cibinong, Selasa (12/11/2025). Humas Pemkab Bogor. Rudy mengimbau publik untuk tetap menghormati prosedur hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan.
"Tentunya kita tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apa pun informasi yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kita harus dukung dan kita support bersama-sama," kata dia.
Rudy memastikan Pemkab Bogor bersikap kooperatif untuk membantu kelancaran penyidikan yang dilakukan oleh tim KPK.
"Sebagai warga negara yang baik, tugas dan kewajiban kita adalah tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku," ucap dia.
