PMII Beri Catatan 2 Tahun Prabowo: Hukum, Komunikasi, hingga Program Unggulan

Direktur Lembaga Keuangan dan Perbankan PB PMII, Farhan Nugraha, menyampaikan setidaknya terdapat tiga aspek yang perlu diperbaiki pemerintah ke depan. Ketiganya meliputi kepastian hukum dan kebijakan, keberpihakan terhadap masyarakat kelas menengah, serta perbaikan komunikasi publik.

Menurut Farhan, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar. Pemerintah, kata dia, tidak boleh mengabaikan berbagai kegelisahan yang muncul di kalangan investor maupun pelaku pasar modal.

"Apa yang terjadi pada pasar modal mencerminkan dinamika perekonomian yang terjadi. Pemerintah tidak boleh lagi mempertaruhkan kepercayaan investor," ujar Farhan. Dia menilai capaian pertumbuhan ekonomi nasional patut diapresiasi. Namun, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tersebut tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan secara merata oleh masyarakat. "Capaian pertumbuhan ekonomi memang baik, tapi pemerintah harus mewujudkan pertumbuhan yang adil dan merata," katanya.

Sementara, Direktur Lembaga Pengembangan Pertanian PB PMII, Muhaemin Abdul Basit, menyoroti arah kebijakan pangan nasional. Dia menilai agenda swasembada pangan yang dijalankan pemerintahan Prabowo perlu dievaluasi agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan cadangan pangan nasional, tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan di tingkat masyarakat.

Menurut Muhaemin, pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah lebih mencerminkan penguatan ketahanan pangan melalui penambahan cadangan negara dibandingkan upaya memperkuat cadangan pangan yang dimiliki masyarakat.

"Swasembada pangan di era Prabowo ini lebih tepat disebut ketahanan pangan, bukan swasembada. Mereka lebih sibuk memperbanyak cadangan pangan negeri daripada memperbanyak cadangan pangan rakyat," ujarnya.

Selain persoalan ketersediaan pangan, Muhaemin juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Menurut dia, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang partisipasi nyata bagi pemuda, bukan sekadar melibatkan mereka dalam kegiatan yang bersifat seremonial.

"Saya tegaskan bahwa pemerintah harus serius melibatkan pemuda di dunia pertanian, bukan hanya sebatas seremonial yang tidak memiliki dampak jangka panjang. Hal ini dapat merugikan negara di masa yang akan datang karena minimnya petani," katanya.

Di sisi lain, Associate Researcher Bidang Kajian Ekonomi dan Perindustrian KOPRI PB PMII, Andi Tenri Wuleng, menyoroti pentingnya perspektif gender dalam agenda pembangunan ekonomi melalui Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menilai perempuan harus ditempatkan bukan hanya sebagai penerima manfaat program pemerintah, melainkan juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki ruang untuk mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan ekonomi.

Andi mengapresiasi sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai telah membuka akses ekonomi bagi perempuan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program perumahan, hingga perlindungan sosial.

Namun, menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah program, penyerapan tenaga kerja, maupun besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah. Aspek lain yang perlu diperhatikan meliputi kualitas pekerjaan, kelayakan upah, jaminan sosial, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

"Perempuan bukan sekadar penggerak ekonomi keluarga, tetapi juga aktor strategis yang berhak menentukan arah dan menikmati hasil pembangunan," ujar Andi.

Dia mengingatkan, perluasan partisipasi ekonomi perempuan harus diikuti kebijakan perlindungan yang memadai. Tanpa hal tersebut, peningkatan aktivitas ekonomi justru berisiko menambah beban kerja domestik dan memperbesar kerentanan perempuan, terutama pekerja informal dan perempuan kepala keluarga.

Dalam forum tersebut, PB PMII turut mendorong sejumlah rekomendasi kebijakan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat data dan penganggaran yang responsif gender dengan mewajibkan penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin pada program MBG, KDKMP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, pemerintah perlu mendorong formalisasi pekerja dapur MBG. Status pekerja yang selama ini masih berbasis kerelawanan perlu diperjelas melalui kontrak kerja, pemberian upah layak, pengaturan jam kerja, serta jaminan sosial.

Ketiga, pemerintah didorong membuka akses pasar dan permodalan afirmatif bagi UMKM perempuan dalam rantai pasok MBG. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menjadikan kantin sekolah sebagai mitra dapur serta membuka informasi kebutuhan pasokan hingga tingkat kecamatan.

Keempat, pengembangan KDKMP perlu dilakukan secara inklusif dengan memastikan kelayakan usaha sebelum masyarakat dibebani kewajiban cicilan.

Kelima, pemerintah perlu memperkuat jaminan sosial dan layanan perawatan bagi pekerja informal perempuan. Rekomendasi tersebut mencakup pemberian iuran pendamping BPJS Ketenagakerjaan, pembiayaan cuti melahirkan melalui asuransi sosial, penguatan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan posyandu, serta kebijakan afirmasi perumahan bagi perempuan kepala keluarga.

Melalui Salemba Policy Forum, PB PMII mendorong agar evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada capaian makroekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat pembangunan, keberlanjutan sektor pangan, serta perlindungan kelompok masyarakat yang rentan.

PB PMII menilai pembangunan ekonomi perlu diarahkan untuk menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas, memperluas kesempatan ekonomi, dan memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi sekaligus menikmati hasil pembangunan. Turut hadir dalam agenda tersebut adalah Plt Deputi IV Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria, dan Staf Ahli Menteri Koperasi RI Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono.