Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemindahan ibu kota dari wilayah Jakarta ke Kalimantan Timur, tidak akan berpengaruh pada polusi udara di Jakarta.
Ini karena penyebab utama polusi udara adalah penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan.
"Saya tidak yakin kalau dari sisi jumlah, karena kontribusi kemacetan terbesar itu kegiatan transportasi rumah tangga. Yang kedua adalah kegiatan transportasi keluarga," kata Anies, Selasa (27/8).
Anies mengungkapkan, volume kendaraan operasional pemerintah yang ada di jalanan, tidak sebanding dengan angkutan pribadi yang melintas, sehingga berkurangnya PNS yang bekerja di Jakarta tidak berpengaruh kepada perbaikan kualitas udara.
"Pemerintah itu kontribusi kemacetannya sangat kecil," ujar Anies.
Menurutnya, solusi macet dan polusi adalah mengintegrasikan seluruh moda transportasi umum yang ada.
"Kalau dilihat dari sisi itu, tetap kita harus memperbaiki transportasi umum supaya rumah tangga dan dunia usaha gunakan transportasi umum," kata Anies.
Sebagai bentuk tindak lanjut Instruksi Gubernur DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara di wilayah Ibu Kota, Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta langsung mempercepat pembangunan fasilitas pejalan kaki di 31 ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung serta peningkatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di 15 lokasi.
Percepatan dilakukan untuk mendorong peralihan moda transportasi menuju transportasi publik, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berjalan kaki.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, dengan percepatan pembangunan diharapkan masyarakat semakin mudah mengakses transportasi umum.
"Jika masyarakat nyaman berjalan kaki, maka akan semakin mendorong untuk beralih ke transportasi umum, sehingga dapat mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor." ujar Hari.