Apa Itu Antek Asing dan Propaganda Asing? Begini Bedanya

Secara umum, “antek” berarti kaki tangan atau orang suruhan. Dalam konteks politik, istilah ini dipakai untuk menyebut individu atau kelompok yang dianggap bekerja demi kepentingan negara lain.

Namun, penting dicatat, istilah “antek asing” tidak memiliki definisi resmi dalam undang-undang di Indonesia. Ia lebih sering muncul dalam retorika politik dibandingkan dalam regulasi formal.

Artinya, ketika istilah ini digunakan, fokusnya ada pada subjek atau aktor yang dituding, bukan pada aturan hukum tertentu.

Berbeda dengan 'antek asing', 'propaganda asing' merujuk pada aktivitas penyebaran informasi yang sistematis, biasanya dilakukan aktor luar negeri untuk memengaruhi opini publik atau kebijakan suatu negara.

Secara umum, 'propaganda asing' dipahami sebagai upaya sistematis dari aktor luar negeri untuk memengaruhi opini publik, kebijakan, atau stabilitas suatu negara, melalui penyebaran informasi tertentu, baik yang benar, menyesatkan, maupun tidak terverifikasi.

Jika antek asing berbicara tentang siapa, maka propaganda asing berbicara tentang apa yang dilakukan.

Dalam konteks hukum Indonesia, istilah propaganda asing memang belum diatur secara spesifik dalam UUD 1945. Namun, penyebaran informasi bohong dan ujaran kebencian telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024.

Pasal 28 ayat (1) menyebut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Sementara Pasal 28 ayat (2) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan… berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Meski demikian, aturan tersebut belum secara eksplisit menyebut propaganda asing sebagai kategori tersendiri.

Seiring munculnya istilah tersebut dalam ruang publik, pemerintah mewacanakan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Namun, pembahasannya dinilai perlu dilakukan secara hati-hati.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka urgensi dan definisi dalam RUU tersebut.

“Saya mendorong pemerintah membuka penjelasan resminya sejak awal: apa urgensinya, ruang lingkupnya, definisi ‘disinformasi’ dan ‘propaganda asing’-nya seperti apa,” kata Amelia kepada IDN Times, Minggu, 22 Februari 2026.

Ia menekankan, penguatan ketahanan informasi memang penting. Namun, regulasi harus memiliki pengaman agar tidak membatasi kebebasan berekspresi, ruang kritik, dan kebebasan pers.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut RUU tersebut belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Tidak ada ya dalam prolegnas. Belum ada (pembahasan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing),” ujarnya.

Di sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan RUU tersebut masih sebatas wacana. Menurutnya, semangat regulasi ini adalah memastikan ada tanggung jawab dalam penggunaan platform digital, terutama di tengah perkembangan teknologi dan AI.