APBD Disunat, Dishub DKI Tegaskan Tarif MRT dan LRT Jakarta Tidak Naik

09 Okt 2025, 17:45 WIB

Dini Suciatiningrum

Ilustrasi stasiun kereta MRT. (Dokumentasi PT MRT)

Intinya sih...

Tarif MRT dan LRT Jakarta tidak naik meski APBD DKI mengalami penurunan
Subsidi masih dalam batas wajar untuk menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat
MRT Jakarta tidak bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan subsidi pemerintah cukup untuk menutup biaya layanan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, DN Times – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan tarif Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) Jakarta tidak akan naik, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 mengalami penyusutan.

Syafrin menjelaskan, keputusan untuk tidak menaikkan tarif tersebut sudah melalui kajian mendalam terkait kemampuan dan kesediaan masyarakat membayar tarif transportasi publik.

“Dari sisi perhitungan kita, tidak ada kenaikan tarif MRT dan LRT. Berdasarkan kajian willingness to pay dan ability to pay, pengguna, tarif yang berlaku saat ini masih sesuai dengan kemampuan masyarakat,” ujar Syafrin pada media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Wisma Nusantara, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

1. Subsidi masih batas wajar

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di media Fellowship program 2025 di Wisma Nusantara, Kamis (9/10/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Ia menambahkan, meskipun ada efisiensi dalam anggaran subsidi transportasi, tarif kedua moda tersebut tetap dipertahankan agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Kalau dilihat dari perhitungan tahun lalu, angka keekonomian tarif MRT itu sekitar Rp13 ribu, sementara tarif yang diberlakukan hanya Rp7 ribu Artinya, subsidi rata-rata per perjalanan mencapai sekitar Rp6.000. Nilai ini masih dalam batas wajar dari sisi perhitungan kami,” ujarnya.

2. MRT tidak bergantung pada DBH

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat di media Fellowship program 2025 di Wisma Nusantara, Kamis (9/10/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menegaskan, keberlangsungan operasional MRT Jakarta tidak semata bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Ada DBH, tidak ada DBH, MRT Jakarta memang sejak awal kami upayakan non-farebox. Jadi begini, ada pendapatan dari penumpang atau tarif. Kalau ridership-nya naik, ditopang oleh PSO (Public Service Obligation),” kata Tuhiyat.

3. Subsidi pemerintah cukup tutupi biaya layanan

Wagub DKI Jakarta Rano Karno meninjau dua transportasi publik di Jakarta, yaitu Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan Transjakarta, pada Selasa (25/2/2025). (dok. Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta)

Ia mencontohkan, dari perhitungan saat ini, nilai keekonomian MRT sekitar Rp32 ribu per penumpang, namun tarif yang dibayar masyarakat hanya Rp14 ribu.

“Artinya, ada sekitar Rp18 ribu yang disubsidi pemerintah melalui PSO. Itu sudah cukup untuk menutup biaya layanan,” ujarnya.