APBD Anjlok, Pramono: KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah Tak Boleh Dikurangi
- Pemprov DKI akan optimalkan pembiayaan alternatif
- Pemprov akan bentuk Jakarta Collaboration Fund
- Gagasan pembentukan Jakarta Collaboration Fund (JCF) ditujukan tidak hanya untuk investasi di Jakarta, tetapi juga di daerah lain di Indonesia
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, anggaran untuk program-program prioritas dan bantuan sosial tidak akan berkurang meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 terjun bebas.
"Semangat saya enggak berubah untuk membangun Jakarta, dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu, termasuk untuk pemutihan ijazah," ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (8/10/2025).
1. Pemprov DKI akan optimalkan pembiayaan alternatif
Dia mengatakan, Pemprov DKI akan mengikuti keputusan Pemerintah Pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta hingga mencapai Rp15 triliun.
Meski demikian, Pramono mengakui kebijakan pengurangan DBH cukup memberatkan. Pramono menilai, hal tersebut menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk mengoptimalkan alternatif pembiayaan.
“Itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Bagaimana caranya? Dengan KLB, SP3L, SLF, dan berbagai instrumen lain yang selama ini belum terkelola dengan baik akan kami manfaatkan, termasuk dengan Jakarta Collaboration Fund ini,” katanya.
2. Pemprov akan bentuk Jakarta Collaboration Fund
Pramono Anung menjelaskan, gagasan pembentukan Jakarta Collaboration Fund (JCF) ditujukan tidak hanya untuk investasi di Jakarta, tetapi juga di daerah lain di Indonesia.
Saat ini, inisiatif pembiayaan kreatif yang dirancang Pemprov DKI Jakarta tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jakarta segera menyiapkan apa yang kemarin saya sampaikan di depan Bapak Menteri Keuangan tentang dua hal. Yang pertama adalah obligasi Jakarta, yang kedua adalah Jakarta Collaboration Fund. Nah, Jakarta Collaboration Fund ini bukan hanya untuk digunakan di Jakarta, investasi di Jakarta, tetapi juga di daerah lain,” ujar Pramono.
3. JCF bantu biayai proyek
Pramono menjelaskan, pembentukan JCF diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBD DKI dalam membiayai berbagai proyek pembangunan di ibu kota.
“Selama ini APBD Jakarta rata-rata sekitar Rp90 triliun. Dengan adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), tentunya kita harus mencari cara agar pendapatan Jakarta bisa terus ditingkatkan,” katanya.
