Aturan Baru Transportasi Online, Akankah Menguntungkan Semua?

Ketika ditanya apakah aturan ini akan memberikan keadilan bagi semua pihak, Jokowi menjawab semua pihak harus berada di posisi yang sama-sama menguntungkan.

”Di situ senang,  di sini senang, semuanya senang yah,” ucapnya.

Di tempat yang sama Menhub Budi Karya Sumadi menyebutkan isi dari aturan ini yang seperti mengedepankan aspek keselamatan.

“Kita larang mereka (pengemudi online) menggunakan handphone saat mengendarai. Kita juga menyarankan mereka keselamatan yang lain,” sebutnya.

Hal lain yang diatur adalah soal suspend. Kemenhub meminta aplikator untuk membagi suspend ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat. Untuk suspend sedang, akun driver yang terkena suspend bisa dikembalikan lagi. Suspend berat harus dipertimbangkan, dan suspend sangat berat akan ada sanksi pidana.

Namun khusus untuk ojek online, Jokowi  mengatakan aturan itu masih dibahas. Pasalnya, dalam hukum internasional tidak ada undang-undang yang mengatur transportasi umum untuk roda dua.

“Ya undang-undang itu kalau roda dua memang secara hukum internasional itu memang tidak ada.  Oleh sebab itu kita memberikan payung hukum lewat peraturan menteri sudah ada diskresi di situ,” jelas Jokowi.

Meski belum tahu kapan akan dibuat undang-undang, Jokowi hanya mengatakan secepatnya dengan sementara berpatokan pada PM 118 tahun 2018 itu.

“Nanti akan keluar peraturan menteri mengenai ojek online,” ucapnya.

Sementara itu Menhub Budi mengatakan diskresi aturan ojek online akan berlaku hingga 2 bulan atau hingga awal Februari.

“Diskresi adalah satu tindakan yang sudah banyak di masyarakat dan harus diatur. Untuk itu menteri memiliki hak untuk memberikan peraturan diskresi agar kegiatan masyarakat berlangsung dengan baik. Insya Allah awal bulan depan selesai,” jelas Budi.