Baju Hitam, Simbol Rapor Merah 2 Tahun Prabowo dari Konferensi Republik

Konferensi Republik menyoroti penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo. Merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden tercatat sebesar 81,2 persen pada November 2025. Angka itu turun menjadi 66,4 persen pada Maret 2026 dan kembali merosot ke 51 persen pada Juli 2026.

Sementara itu, data Tempo Data Science menunjukkan kepuasan terhadap pasangan Prabowo-Gibran hanya mencapai 37 persen pada Agustus 2026. Konferensi Republik juga mencatat elektabilitas Prabowo yang sebelumnya mencapai 68,9 persen pada Januari 2025 kini berada di kisaran 23–32 persen.

Konferensi Republik mengkritik sejumlah kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka kesempatan bagi polisi aktif menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga, meskipun MK telah melarang polisi aktif menempati jabatan sipil melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Selain itu, Konferensi Republik menyoroti belum terbitnya regulasi pelaksanaan pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah negeri maupun swasta, meskipun MK telah memutuskan kewajiban tersebut melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Konferensi Republik merujuk Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan alokasi Rp223,6 triliun untuk program tersebut dalam pos pendidikan menyebabkan belanja pendidikan berada di bawah ketentuan minimal 20 persen dari APBN. Mereka turut menyoroti laporan 449 kejadian luar biasa keracunan terkait MBG hingga Mei 2026 dan 43.838 korban berdasarkan pemantauan masyarakat sipil per September 2026.

Persoalan korupsi, kebebasan sipil, dan peran parlemen turut masuk dalam rapor merah tersebut. Konferensi Republik menyebut, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 turun dari skor 37 menjadi 34. Peringkat Indonesia juga merosot ke posisi 109 dari 180 negara.

Sementara itu, laporan Freedom House 2026 memberikan skor 56 dari 100 bagi Indonesia dengan status Partly Free atau sebagian bebas.

Konferensi Republik turut menyinggung aksi demonstrasi pada Agustus 2025 yang menurut data mereka mengakibatkan 10 orang meninggal dunia, 3.195 orang ditangkap, dan 959 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 295 anak. Mereka juga mengkritik wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen serta respons pimpinan DPR terhadap persoalan persyaratan pencalonan wakil presiden.

Konferensi Republik menilai perluasan peran militer dalam urusan sipil menjadi persoalan serius selama pemerintahan Prabowo. Pada 5 Oktober 2026, Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI. Dari target pembentukan 750 Batalyon Teritorial Pembangunan, sebanyak 156 batalyon disebut telah berdiri.

Konferensi Republik mempertanyakan perluasan tersebut di tengah belum adanya pembaruan dokumen kebijakan pertahanan. Mereka juga menyoroti keterlibatan militer dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang memiliki target 80 ribu unit.

Menurut Konferensi Republik, urusan pembangunan yang semestinya dijalankan birokrasi sipil berbasis merit berisiko bergeser ke dalam rantai komando militer yang dinilai tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.

Kebijakan transfer ke daerah juga menjadi catatan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Konferensi Republik menyebut anggaran transfer ke daerah pada 2026 dipangkas 24,7 persen menjadi Rp693 triliun.

Pada saat bersamaan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2026 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat 198 pemerintah daerah atau 36,26 persen memiliki sisa anggaran lebih kecil dibandingkan kewajiban jangka pendeknya.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu pelayanan publik, termasuk operasional rumah sakit daerah. Konferensi Republik juga menyoroti kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Jakarta yang mencapai 85,05 dan Papua Pegunungan sebesar 54,91.

Konferensi Republik turut mengkritik pengelolaan ekonomi pemerintah. Mereka mencatat proyeksi defisit APBN 2026 mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB), mendekati batas defisit sebesar 3 persen.

Harga beras eceran rata-rata juga disebut mencapai Rp15.769 per kilogram, melampaui rekor pada Maret 2024. Angka tersebut menjadi sorotan karena cadangan beras Bulog pada periode yang sama disebut mencapai sekitar 4,48 juta ton.

Selain itu, Konferensi Republik mengutip perkiraan Bank Dunia mengenai proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar 64,2 persen. Mereka juga menyoroti rasio Gini sebesar 0,368 sebagai indikator ketimpangan ekonomi.

Penanganan bencana menjadi persoalan berikutnya yang disoroti Konferensi Republik. Banjir bandang dan longsor di Sumatra pada November 2025 disebut menewaskan 1.199 orang dan merusak 175.050 rumah berdasarkan data BNPB per Januari 2026.

Hampir setahun setelah bencana tersebut, sebanyak 20.770 unit hunian sementara masih ditempati para penyintas. Sementara itu, pembangunan hunian tetap baru dimulai di sejumlah daerah.

Konferensi Republik juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang membakar lebih dari 202 ribu hektare hingga Agustus 2026. Mereka mengaitkan persoalan tersebut dengan dampak kesehatan masyarakat, termasuk 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi, dengan 62.400 kasus di antaranya dialami balita.

Konferensi Republik mengutip perkiraan CELIOS mengenai kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla yang mencapai Rp39 triliun hingga Rp123 triliun selama Januari–Agustus 2026.

Poin terakhir dalam evaluasi Konferensi Republik berkaitan dengan perlindungan dan keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik. Mereka menilai program prioritas pemerintah berjalan tanpa analisis dampak gender yang dibuka kepada masyarakat.

Konferensi Republik juga menyoroti dampak keracunan MBG terhadap ibu dan balita penerima manfaat di posyandu. Di sisi lain, kenaikan harga pangan dan biaya pendidikan dinilai memberikan beban lebih besar kepada perempuan yang menopang kebutuhan rumah tangga.

Mereka mengingatkan kewajiban pengarusutamaan gender dalam kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, serta jaminan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Melalui delapan poin tersebut, Konferensi Republik menyampaikan kritik terhadap berbagai aspek pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari kualitas demokrasi dan tata kelola konstitusi hingga persoalan ekonomi, pembangunan daerah, dan perlindungan masyarakat. Seluruh catatan itu menjadi dasar penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah dalam dua tahun terakhir.