Banyak Acara Luar Negeri, Sandiaga Butuh 4 Deputi

28 Nov 2017, 10:40 WIB

Iman Suryanto/IDN Times

Jakarta, IDN Times - Meski sudah mengajukan 74 orang dalam Tim Gubernur untuk Percepatan dan Pembangunan (TGUPP), Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku masih membutuhkan empat Deputi untuk membantu tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut Sandiaga, para Deputi ini nantinya bisa menjadi perwakilan dari Kepala Provinsi DKi Jakarta dalam acara protokoler resmi.

Ia mengatakan Pemprov DKI banyak mendapat undangan dari luar negeri untuk menghadiri acara.

"Banyak sekali undangan dari luar negeri. Kita gak bisa minta TGUPP mewakili kita ke luar negeri. Itu bisa diwakili oleh Deputi. Dan kita ingin Jakarta hadir di event internasional," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (27/11) malam.

Default Image IDN

Politikus Gerindra ini mengaku mendapat banyak komentar terkait DKI Jakarta jarang hadir di acara internasional.

"Salah satunya Wali Kota-nya Seoul yang menanyakan untuk kota-kota berbudaya kok Jakarta jarang muncul. Nah sebetulnya ini nanti penugasannya kepada deputi-deputi untuk hadir," akunya kepada wartawan.

Masih Perlu 74 Orang TGUPP

Sandiaga menjelaskan bahwa Pemprov DKI tetap membutuhkan 74 orang di TGUPP. Mereka nantinya akan dibagi ke dalam empat bidang, yakni bidang pesisir pantai utara, ekonomi pembangunan, harmonisasi regulasi, dan pencegahan korupsi.

"Kita sih merasa perlu ya karena ada 4 tim, ada analis-analis nanti yang diperlukan dan kita mau bahwa TGUPP ini jadi kayak delivery unit-nya kita," sebutnya.

Default Image IDN

Ia lalu mencontohkan TGUPP ini seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4, yang merupakan sebuah unit kerja yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Seperti dulu waktu di zamannya Pak SBY ada UKP4, dan hal ini terbukti banyak sekali yang menyampaikan bahwa ini delivery unit. Jadi ketika kebijakan planning, doing, checking, and action, PDCA-nya jalan gitu dan ini enggak bisa ecek-ecek gitu. Harus memang banyak yang ngerjain," jelasnya.

Hingga saat ini, Pergub TGUPP masih sedang dalam pembicaraan internal. "Nanti ada di Pergub. Keputusan akhirnya kan di pembahasan," tandasnya.