Bappenas: Tanpa Perempuan, Kebijakan Kehilangan Separuh Relevansi

08 Apr 2026, 17:33 WIB

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard acara lPemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, dan Resiliensi Nasional dalam Memperkuat Kepemimpinan Perempuan yang Strategis dan Inklusif' di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/4/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Wamen PPN Febrian Ruddyard menegaskan ketahanan nasional berakar dari keluarga, dengan perempuan sebagai fondasi utama yang menopang kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti paradoks pembangunan: perempuan menjadi tulang punggung keluarga namun sering tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, membuat kebijakan kehilangan separuh relevansinya.
Bappenas memasukkan kepemimpinan perempuan dalam transformasi RPJMN 2025–2029, menegaskan kesetaraan gender sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

8 April 2026

Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan pandangan tentang peran perempuan dalam ketahanan nasional pada acara di Balai Kota Jakarta. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik dan pembangunan nasional.

RPJMN 2025–2029

Bappenas memasukkan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, bencana, dan ketidakpastian global.

8 April 2026

Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan pandangan tentang peran perempuan dalam ketahanan nasional pada acara di Balai Kota Jakarta. Ia menegaskan bahwa ketahanan nasional berakar dari keluarga dan perempuan menjadi fondasi utamanya.

RPJMN 2025–2029

Bappenas memasukkan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan ketidakpastian global.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas menegaskan pentingnya peran perempuan dalam ketahanan nasional dan pembangunan, serta menyatakan kebijakan tanpa keterlibatan perempuan akan kehilangan separuh relevansinya.
Who?
Pernyataan disampaikan oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dalam kegiatan yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Where?
Pernyataan tersebut disampaikan di Balai Kota Jakarta dalam acara bertema pemberdayaan masyarakat dan kepemimpinan perempuan yang strategis serta inklusif.
When?
Kegiatan berlangsung pada Rabu, 8 April 2026, sebagai bagian dari rangkaian diskusi mengenai arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.
Why?
Pernyataan ini disampaikan untuk menyoroti masih minimnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan serta pentingnya kesetaraan gender sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan nasional.
How?
Bappenas memasukkan kepemimpinan perempuan ke dalam transformasi RPJMN 2025–2029 sebagai langkah konkret memperkuat peran perempuan dan mengubah pendekatan pembangunan menjadi lebih inklusif.
What?
Pernyataan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas mengenai pentingnya peran perempuan dalam ketahanan nasional dan relevansi kebijakan pembangunan yang melibatkan kepemimpinan perempuan.
Who?
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, bersama peserta acara bertema pemberdayaan masyarakat dan kepemimpinan perempuan.
Where?
Acara berlangsung di Balai Kota Jakarta.
When?
Pernyataan disampaikan pada Rabu, 8 April 2026.
Why?
Karenanya, kebijakan tanpa pelibatan perempuan dinilai kehilangan separuh relevansinya dan berpotensi gagal menjawab kebutuhan masyarakat serta melemahkan ketahanan nasional.
How?
Bappenas memasukkan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari transformasi RPJMN 2025–2029 untuk memperkuat kesetaraan gender dan efektivitas pembangunan nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Febrian dari Bappenas bilang kalau negara kuat itu mulai dari rumah. Katanya, ibu dan perempuan penting banget buat jaga keluarga dan bantu negara jadi kuat. Tapi banyak perempuan belum diajak buat ambil keputusan. Sekarang Bappenas mau bikin rencana baru supaya perempuan bisa pimpin juga dan semua lebih adil.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan Bappenas menampilkan arah pembangunan yang semakin inklusif, dengan menegaskan peran perempuan sebagai fondasi ketahanan nasional dan subjek utama pembangunan. Pandangan ini menunjukkan kesadaran struktural bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada keterlibatan semua pihak, serta langkah konkret melalui RPJMN 2025–2029 yang memasukkan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari transformasi nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan, ketahanan nasional sejatinya tidak dibangun dari atas, melainkan berakar dari keluarga. Dalam konteks ini, dia menyebut perempuan memegang peran kunci sebagai fondasi utama ketahanan tersebut.

“Kita sering berbicara tentang ketahanan nasional seolah-olah dibangun dari atas. Padahal kenyataannya, ketahanan nasional dibangun dari bawah, dari keluarga. Jika kita telusuri, ketahanan keluarga hampir seluruhnya bertumpu pada perempuan,” ujar dia dalam acara dengan tema 'Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, dan Resiliensi Nasional dalam Memperkuat Kepemimpinan Perempuan yang Strategis dan Inklusif' di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/4/2026).

1. Perempuan kerap tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan

Namun demikian, Febrian menyoroti adanya paradoks dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, perempuan menjadi tulang punggung ketahanan keluarga dan sosial, tetapi di sisi lain justru kerap tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

“Perempuan adalah yang paling terdampak, tapi seringkali suaranya tidak didengar. Ini bukan sekadar ketimpangan sosial, melainkan kelemahan struktural dalam pembangunan nasional kita,” kata dia.

2. Kebijakan yang tidak melibatkan perempuan akan kehilangan separuh relevansinya

Dia mengatakan, kebijakan yang tidak melibatkan perempuan akan kehilangan separuh relevansinya. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak efektif bahkan gagal menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kebijakan dibuat tanpa melibatkan perempuan, maka kebijakan itu akan kehilangan separuh dari relevansinya dan kebijakan yang hilang separuh relevansinya adalah kebijakan yang paling gagal," ujar dia.

3. Kesetaraan gender bukan sekadar agenda tambahan pembangunan

Febrian menekankan, kesetaraan gender bukan sekadar agenda tambahan dalam pembangunan, melainkan prasyarat utama keberhasilan. Selama perempuan masih diposisikan sebagai penerima manfaat semata, kata dia, maka potensi besar yang dimiliki separuh populasi bangsa belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kita tegaskan kembali bahwa kesetaraan gender bukan agenda tambahan. Bukan pelengkap dalam pembangunan, tetapi merupakan prasyarat keberhasilan. Bila kita masih melihat perempuan sebagai penerima manfaat, maka kita sedang membatasi potensi separuh dari kekuatan bangsa," ujar dia.

4. Kepemimpinan perempuan bagian dari transformasi RPJMN 2025–2029

Gubernur DKI Jakarta Pramono Maung bersama awak media Balai Kota/ dok Pemprov DKI

Menghadapi tantangan ke depan, seperti perubahan iklim, bencana, dan ketidakpastian global, Febrian mengingatkan, pendekatan lama tidak lagi relevan. Dia menilai, tanpa perubahan cara pandang, pembangunan justru berpotensi menciptakan kerentanan baru.

Sebagai langkah konkret, Bappenas telah memasukkan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Transformasi tidak terjadi di atas kertas, tetapi ketika kita berani mengubah cara berpikir, keluar dari pendekatan top-down, dan menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan,” ucap dia.