Parlemen Hungaria Lengserkan Presiden Tamas Sulyok, Akhiri Dominasi Era Orban
- Parlemen Hungaria mencopot Presiden Tamas Sulyok lewat amandemen konstitusi yang disahkan 139 suara, menandai langkah besar pemerintahan Peter Magyar mengakhiri pengaruh era Viktor Orban.
- Partai Fidesz memboikot sidang dan menilai amandemen berbahaya karena memberi kewenangan besar pada pemerintah untuk memberhentikan pejabat publik serta membatasi masa jabatan parlemen.
- Perdana Menteri Magyar menuduh Sulyok sebagai boneka rezim Orban dan mengkritiknya karena diam terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran prinsip negara hukum di masa lalu.
Jakarta, IDN Times - Parlemen Hungaria menyetujui amandemen konstitusi yang mencopot Presiden Tamas Sulyok dari jabatannya pada Senin (13/7/2026). Langkah tersebut menjadi upaya terbaru pemerintahan Perdana Menteri Peter Magyar untuk membongkar pengaruh tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan mantan Perdana Menteri Viktor Orban.
Dilansir Al Jazeera, amandemen tersebut disahkan dengan 139 suara mendukung dan 6 suara menolak. Keputusan tersebut akan segera mengakhiri masa jabatan Sulyok serta membuka jalan bagi parlemen untuk memilih presiden baru.
Perubahan politik itu terjadi setelah koalisi nasionalis sayap kanan Fidesz yang dipimpin Orban kalah telak dalam pemilu April lalu. Kemenangan Partai Tisza pimpinan Magyar secara resmi mengakhiri 16 tahun kekuasaan Fidesz yang selama ini mendominasi berbagai lembaga negara di Hungaria.
Berdasarkan amandemen pada Senin, Sulyok memiliki waktu lima hari untuk menandatangani perubahan konstitusi. Magyar mengatakan parlemen akan memulai proses pemakzulan apabila Sulyok menolak mengesahkannya
1. Fidesz boikot sesi parlemen dan sebut amendemen berbahaya
Anggota parlemen dari Partai Fidesz memilih keluar dari ruang sidang sebelum pemungutan suara dimulai sebagai bentuk protes terhadap amandemen tersebut. Fidesz menuduh pemerintahan Magyar sedang membangun sistem yang memberi kewenangan terlalu besar kepada pemerintah untuk memberhentikan pejabat publik secara sepihak dan berlaku segera.
Amandemen yang disahkan pada Senin itu juga mengatur pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang telah berusia di atas 70 tahun, serta melarang anggota parlemen yang telah menjabat selama tiga periode untuk kembali mencalonkan diri. Ketentuan tersebut berdampak pada lebih dari separuh anggota parlemen Fidesz saat ini.
Paket amendemen juga mencakup reformasi peradilan, pembentukan badan khusus untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan keuangan pada pemerintahan sebelumnya, serta pembatasan masa jabatan anggota parlemen menjadi 12 tahun.
Meski jabatan presiden di Hungaria sebagian besar bersifat seremonial, presiden memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang atau mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali. Pemerintah khawatir Sulyok dapat menggunakan kewenangan tersebut untuk menghambat agenda reformasi Partai Tisza.
2. Magyar sebut Sulyok sebagai boneka rezim Orban
Sulyok terpilih sebagai presiden pada Februari 2024 setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Hungaria. Pada Juni lalu, Magyar menyebut Sulyok sebagai "boneka" Orban dan berjanji akan mencopotnya melalui mekanisme konstitusional bersama para pejabat lain yang masih dianggap mewakili pemerintahan sebelumnya.
Magyar menilai selama pemerintahan Orban, hampir seluruh institusi negara diarahkan untuk melayani kepentingan politik satu orang. Sejak kemenangannya, Magyar telah berupaya mengikis dominasi kekuasaan tersebut, termasuk menggulingkan Sulyok.
Dilansir BBC, konstitusi Hungaria tahun 2011 yang disusun pada era Orban telah memperkuat prinsip "pemenang mengambil semuanya". Selama kekuasaannya dari 2010 hingga 2026, Fidesz membentuk kembali Hungaria sesuai kehendaknya sendiri, termasuk mengisi posisi-posisi negara yang seharusnya independen dengan loyalis partai, memanfaatkan mayoritas dua pertiga di parlemen.
3. Magyar mengkritik sikap diam Sulyok terhadap berbagai kasus yang mengancam konstitusi
Magyar juga menuding Sulyok memilih diam terhadap berbagai persoalan yang mengancam prinsip negara hukum di Hungaria. Magyar menyoroti tidak adanya penyelidikan terhadap hilangnya dana ratusan miliar dari bank sentral ketika Péter Polt masih menjabat sebagai jaksa agung. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian Sulyok sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, Magyar mengkritik sikap diam Sulyok ketika muncul dugaan proses hukum dan pengawasan intelijen terhadap sejumlah pakar teknologi yang berafiliasi dengan Partai Tisza berdasarkan tuduhan yang disebut direkayasa.
"Dia (Sulyok) seharusnya mempertahankan konstitusionalisme ketika salah satu fondasi terpentingnya dipertaruhkan, yakni bahwa badan intelijen bertugas melindungi negara Hungaria dan tidak boleh berubah menjadi alat politik partai yang berkuasa," ungkap Magyar, dikutip dari Euronews.
