Bawaslu: Ada 1.271 Laporan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemilu 2024

Bagja mengungkapkan pihaknya sudah melakukan registrasi 482 laporan dan 541 temuan. Kemudian 104 temuan lainnya belum dalam proses registrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Lebih detail, anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menduga, kecenderungan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi adalah pelanggaran administrasi.

Ini termasuk di antaranya kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

Tren pidana pemilu ini terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum).

Dia juga turut mengatakan, dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang juga terjadi. Hal ini berkenaan dengan politik uang. Pihaknya menangani hal ini dengan mengandeng kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," katanya.