Bayar SPP Bisa Lewat GoPay, Nadiem: Bukan Urusan Kemendikbud

20 Feb 2020, 06:30 WIB

Mendikbud Nadiem Makarim (IDN Times/Kevin Handoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim
akhirnya angkat bicara terkait isu pembayaran biaya sekolah atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang bisa dibayar menggunakan salah satu platform uang elektronik yakni GoPay.

Nadiem mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah ranah yang harus diurusi oleh kementeriannya.

"Itu gak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali," Kata Nadiem di acara Mata Najwa: Satu Dekade di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa (19/2) malam.

1. Metode pembayaran SPP adalah kewenangan masing-masing sekolah

Mata Najwa: Satu Dekade (IDN Times/Lia Hutasoit)

Nadiem juga mengatakan bahwa setiap sekolah memiliki kewenangannya masing-masing untuk menerima pembayaran SPP dengan metode apapun yang diterapkan di setiap sekolah.

"Sekolah-sekolah baik swasta, kan semuanya menerima apapun cara pembayaran," ujar Nadiem.

2. Cara pembayaran SPP sekolah bukan ranah Kemendikbud

Mendikbud Nadiem Makarim dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)

Menurut Nadiem bagaimanapun cara pembayaran setiap sekolah seperti salah satunya sekolah swasta bukan urusan dari Kemendikbud, bagaimanapun cara sekolah tersebut menerima uang.

"Dia mau menerima apa, menerima dari pembayaran apa, itu bukan urusan Kemendikbud," ujarnya

3. Sudah banyak sekolah yang mendaftar

Ilustrasi pembayaran melalui uang elektronik (IDN Times/Fariz Fardianto)

Untuk diketahui, pembayaran SPP sekolah dapat dilakukan lewat salah satu uang elektronik yakni GoPay. Telah banyak sekolah yang bekerja sama dengan GoJek untuk mengembangkan sistem pembayaran melalui gawai ini.

"Saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills," kata Senior Vice President Sales GoPay, Arno Tse dalam keterangan tertulis, Senin (17/2).