Madiun, IDN Times - Penemuan bayi di pos ronda RT 11, RW 2, Desa Tapelan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun memantik reaksi dari sejumlah warga yang ingin melakukan adopsi. Lebih dari 10 keluarga mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) untuk berkoordinasi tentang teknis mengangkat anak.
Semuanya dari kalangan (berkemampuan ekonomi) menengah ke atas, kata Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Madiun, Agung Budiarto, Selasa (1/12/2020).
Memang, menurut dia, tingkat ekonomi di atas rata-rata menjadi salah satu syarat untuk dapat mengadopsi bayi. Ini untuk menjamin pola asuh dan masa depan anak yang kini berstatus sebagai milik negara karena orang tuanya belum diketahui keberadaannya.
"Selama orang tuanya belum diketahui, kami tidak bisa memberikan izin adopsi. Maka, biarkan masalah ini ditangani pihak berwajib terlebih dulu karena ada unsur pidananya," Agung menjelaskan.
Selama pihak kepolisian belum memberikan 'lampu hijau' tentang boleh atau tidaknya bayi diadopsi, maka petugas Dinsos juga tak bisa mengizinkan.
Oleh karena itu, pengasuhan terhadap bayi yang diduga ditelantatkan orang tuanya lantaran diletakkan di pos ronda masih ditanggung oleh Dinsos untuk sementara waktu. Demikian halnya dengan biaya perawatan selama di rumah sakit.
Sementara itu, Aries Krisbiantoro, dokter spesialis anak RSUD Caruban yang menangani bayi terlantar karena ditemukan warga di pos ronda menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan perawatan medis.
"Untuk yang lain termasuk biaya perawatan bukan urusan kami. Mungkin menjadi kewenangan Dinsos," ujar Aries sembari menyatakan kondisi bayi kian membaik jika dibandingkan saat pertama kali masuk ke Ruang Perinatologi RSUD Caruban, Minggu (30/11/2020).