Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan bahwa institusi peradilan belum bersih dari praktik uang suap. Pada Senin sore (12/03) sekitar pukul 16:30 WIB, penyidik lembaga antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua orang. Satu di antaranya merupakan Panitera Pengganti.
Bagaimana kronologi peristiwa penangkapan panitera pengganti berinisial "T" tersebut?
Menurut juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, perempuan berinisial "T" ditangkap di lantai atas pengadilan. Sementara, pemberinya sudah ditangkap lebih dulu di lantai bawah.
"Saat saya tanya panitera, ia cuma bisa teriak-teriak histeris menyebut nama orang lain. Kemudian langsung dibawa oleh penyidik KPK," ujar Suhadi yang dihubungi melalui telepon pada malam ini.
Sejauh ini, menurut informasi yang diterima Suhadi, ada dua orang yang ditangkap, yakni perempuan berinisial "T" dan si pemberi. Namun, ia belum tahu apa yang diberikan kepada panitera pengganti, apakah dalam bentuk uang atau barang.
"Nah, itu saya juga belum jelas, karena ketika saya hubungi Ketua Pengadilan Negerinya, ia sedang bersidang," kata dia.
Ketika ditanya kasus yang membelit "T" dan si penyuap, Suhadi mengaku belum tahu.
Suhadi tidak menampik penangkapan terhadap Panitera Pengganti, kembali membuat nama baik MA menjadi tercemar. Apalagi MA baru melaporkan laporan tahunan mereka dan dihadiri oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Apa namanya kecolongan berarti. Kan kita memegang (kendali) tapi kemudian dicolong orang sepertinya. Pembinaan Peraturan MA nomor 8 itu kan, jadi diminta kepada semua yang mempunyai jabatan itu agar membina anak buahnya," kata Suhadi.
Kasus serupa juga pernah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan PN Bengkulu. Masing-masing pejabat tinggi di pengadilan disuap untuk mempengaruhi kasus yang tengah bergulir.
Sementara, dalam kasus PN Tangerang, Suhadi belum mengetahui kasus apa yang dipegang oleh T. "Kalau di PN kan bisa saja kasus pidana atau perdata," ujarnya.
Suhadi mengaku juga belum tahu tindakan apa yang akan diambil lebih lanjut terhadap Panitera Pengganti. Butuh keputusan dari pimpinan MA dan Badan Pengawas. Ia menegaskan pasca peristiwa ini, tindak pengawasan di MA akan semakin diperketat.
Sementara, konfirmasi juga diperoleh dari Ketua KPK, Agus Rahardjo. Ia membenarkan ada kegiatan penindakan di Tamgerang. Namun, ia enggan mengungkap detail aktivitas operasi senyap itu dan meminta publik menanti keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (13/03).