Begini Respons Kepala BGN soal Siswa Tetap Diminta Ambil MBG Saat Karhutla

04 Sep 2026, 11:42 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Begini Respons Kepala BGN soal Siswa Tetap Diminta Ambil MBG Saat Karhutla

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono ketika memberikan keterangan di kantor BGN. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

BGN mengakui menu MBG sempat tetap diambil satu hari saat sekolah libur akibat karhutla karena dapur sudah memasak, lalu mengikuti keputusan pemda.
BGN menegaskan tidak memaksa siswa mengambil MBG saat karhutla; di Pekanbaru, orang tua diminta mengambil makanan demi keselamatan siswa, meski kebijakan menuai kritik.
BGN menerima anggaran Rp240,15 triliun pada 2027, mayoritas untuk MBG, dengan target 72,46 juta penerima manfaat dari peserta didik serta kelompok ibu dan balita.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengakui ada permintaan agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap diambil oleh siswa saat kebakaran hutan dan lahan melanda di Kalimantan. Namun, insiden itu hanya terjadi satu hari.

Sebab, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlanjur sudah memasak menu MBG hari itu. Tetapi, pemda setempat mengumumkan aktivitas belajar dan mengajar diliburkan.

"Satu, saya mau klarifikasi mengenai (ambil menu MBG) saat karhutla. Itu begini, karena ada karhutla sekolahnya libur. Tapi, ketika diumumkan sekolah libur, dapur sudah masak (menu MBG hari itu). Mereka sudah beli bahan baku, dicacah, persiapan dan dimasak. Maka, MBG di hari itu diambil," ungkap Sudaryono kepada media pada Kamis malam, 3 September 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Tetapi, ia memastikan keesokan harinya sudah tak ada lagi permintaan menu MBG tetap diambil di sekolah ketika karhutla masih melanda. BGN kemudian mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah terkait operasional sekolah.

"Jadi, terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah soal libur atau tidak libur. Kami mengikuti saja," tutur politisi Partai Gerindra itu.

1. BGN serahkan waktu operasional sekolah ke pemda selama karhutla

Suasana karhutla di Kalbar. (IDN Times/adpim).

Lebih lanjut, Sudaryono menekankan tidak akan memaksa siswa untuk mengambil menu MBG ke sekolah selama karhutla masih berkobar. Mereka menyerahkan jadwal operasional sekolah ke pemda.

"Kami tidak pernah memaksa demi MBG ketika terjadi karhutla. Kami intinya serahkan (ke pemda). SMA itu di pemerintahan gubernur, kemudian SD dan SMP di bupati. Begitu libur maka MBG akan mengikuti," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru, Abdul Jamal mengakui MBG tetap didistribusikan ke sekolah meskipun kegiatan belajar mengajar diubah menjadi daring dari rumah. Tetapi, MBG diambil oleh orang tua siswa bukan siswa sendiri.

"Untuk penyaluran program Makan Bergizi Gratis, bagi pihak sekolah agar menghubungi orang tua atau wali peserta didik untuk mengambil MBG di sekolah," ungkap Jamal pada Senin, 24 Agustus 2026.

Mekanisme pengambilan tersebut dibuat dengan pertimbangan keselamatan siswa. Pemerintah tidak mengizinkan peserta didik datang sendiri ke sekolah hanya untuk mengambil makanan.

Tetapi, kebijakan itu justru dikritik luas oleh publik. Lantaran mengambil MBG bukan prioritas di saat asap kabut dari karhutla sudah mengganggu kesehatan.

2. BGN dapat anggaran Rp240,15 triliun pada 2027

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di DPR, Kamis (3/9/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Di forum itu, terungkap pula Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat anggaran Rp240,15 triliun pada 2027. Sebanyak Rp232,87 triliun atau 96,95 persen dialokasikan penuh untuk program MBG.

Sedangkan, sebanyak Rp7,3 triliun atau sekitar 3,05 persen dari total anggaran dialokasikan untuk mendukung dukungan manajemen BGN.

"Anggaran Badan Gizi Nasional yaitu sebesar Rp240,2 triliun," ujar Sudaryono ketika mengikuti rapat kerja dengan komisi IX DPR pada Kamis malam kemarin.

Berdasarkan jenisnya, dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp233,12 triliun atau 97,08 persen dialokasikan untuk belanja barang. Sedangkan, belanja pegawai dijatah sebesar Rp7,08 triliun atau 2,92 persen.

Sudaryono mengatakan, dari total tersebut sebanyak Rp198,96 triliun atau 82,83 persen digunakan untuk fungsi pendidikan. Anggaran ini dialokasikan untuk penerima manfaat peserta didik di satuan pendidikan, termasuk guru dan tenaga pendidikan.

Sedangkan, Rp33,54 triliun atau 13,96 persen untuk fungsi kesehatan yang dialokasikan untuk penerima manfaat 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemudian, berdasarkan fungsi pelayanan umum sebesar Rp7,69 triliun atau 3,2 persen untuk mendukung kegiatan-kegiatan teknis MBG dan dukungan manajemen di BGN.

"Menurut fungsinya, nah ini yang paling kanan, menurut fungsinya, total anggaran tadi itu terbagi ke dalam tiga fungsi alokasi," kata dia.

3. BGN targetkan penerima manfaat MBG 72,46 juta

Ilustrasi makan bergizi gratis. (IDN Times/Aditya Pratama)

Poin lainnya yang disampaikan yaitu BGN menetapkan target penerima manfaat MBG ditetapkan sebesar 72,46 juta. Angka ini melebihi basis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2027 sebesar Rp64,94 juta.

BGN merinci jumlah penerima manfaat tersebut terdiri dari 60.599.777 peserta didik anak sekolah. Puluhan anak sekolah itu dimulai jenjang PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK sederajat, SLB hingga santri dengan anggaran Rp198,96 triliun. Sedangkan, sebanyak 11.865.109 jiwa terdiri dari kelompok 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan total anggaran Rp33,54 triliun.

"Sebagai bahan pertimbangan bersama, Badan Gizi Nasional ingin menyampaikan kepada pimpinan dan anggota komisi IX DPR RI bahwa target penerima manfaat sebesar 72,46 juta yang tadi baru saja kami sampaikan ini berada di atas basis RPJMN 2027 yang ditetapkan target penerima manfaatnya sebesar 64,94 juta orang," ungkap Sudaryono.

Adapun, total anggaran BGN dijatah sebesar Rp240,15 triliun pada APBN 2027. Sebanyak Rp232,87 triliun atau 96,95 persen dialokasikan penuh untuk program MBG. Sedangkan, Rp7,3 triliun atau sekitar 3,05 persen dari total anggaran dialokasikan untuk mendukung dukungan manajemen BGN.