Begini Sikap PDIP soal Anies-Rano dan Koalisi dengan PKB di Pilgub DKI

Selain kemungkinan mengusung Anies-Rano, Hasto juga menyampaikan sikap PDIP terkait rumor yang menyebut akan adanya koalisi PDIP dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasto tidak membantah dan juga tidak mengiyakan terkait koalisi tersebut.

"Ya kita tunggu muktamar dari PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi. PDI Perjuangan menjadi kekuatan yang mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan berani mengambil keputusan meskipun ada intimidasi," ujarnya.

Meski begitu, PKB juga masih berpeluang merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Jika itu terjadi, Hasto mengisyaratkan, PDIP bisa tidak ikut meramaikan Pilkada Jakarta dan mengulang sejarah yang pernah ada.

"Secara empiris 1997 kami (PDIP) dilarang ikut pemilu, tetapi akhirnya pemilu tidak memiliki legitimasi, dan kemudian pemerintah jatuh oleh gerakan mahasiswa. Siapa yang membendung suara rakyat akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Siapa yang menanam angin akan menuai badai. Itu falsafah yang harus kita yakini. Jangan kerdilkan suara rakyat. Jangan bodohi rakyat. Biarlah mereka dengan kedaulatannya menentukan pemimpinnya," tutur Hasto.

Diketahui, PDIP tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon kepala daerah sendirian. PDIP hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

Sesuai Undang-Undang Pilkada, partai politik yang akan mencalonkan kandidatnya minimal harus memiliki perwakilan di DPRD 22 kursi.

Oleh karena itu, PDIP harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk memenuhi syarat pencalonan tersebut. Sementara, PKB, PKS, dan Partai NasDem yang punya potensi berkoalisi dengan PDIP, disebut-sebut akan merapat ke KIM Plus di Pilkada 2024.