Belum Efektif Kurangi Virus Corona, PSBB di Bogor Diperpanjang 14 Hari

28 Apr 2020, 18:30 WIB

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim (IDN Times/Rohman Wibowo)

Bogor, IDN Times - Dinilai tak berjalan efektif, pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kota Bogor, Jawa Barat akan diperpanjang selama 14 hari ke depan. PSBB periode pertama yang sedianya berakhir pada hari ini, Selasa (28/4), akan terus berlangsung hingga Selasa 12 Mei mendatang.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, keputusan itu diambil setelah mendapat kepastian dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Keputusan perpanjangan PSBB, kata Dedie, mesti dibarengi dengan kerja sama dari segala pihak agar pelaksanaannya bisa berjalan efektif, sehingga tujuan memutus mata rantai penularan virus corona dapat tercapai.

1. Ada tumpang tindih aturan kementerian yang memicu tingginya risiko penularan virus corona

Ilustrasi aktivitas buruh di salah satu pabrik kopi di Sumatera Utara. IDN Times/Prayugo Utomo

Ia mentitikberatkan hal yang semestinya segera dievaluasi adalah regulasi dalam pembatasan operasional sektor usaha. Hal ini tak terlepas dari adanya tumpang tindih regulasi antar kementerian yang membuat sebagian perusahaan masih beroperasi, meski sebenarnya dilarang sementara.

“Kan ada sektor yang dikecualikan, ada yang tidak dikecualikan. Nah yang tidak dikecualikan ini, keinginan kita adalah agar Kementerian Kesehatan berkoordinasi juga dengan kementerian lain supaya tidak ada tumpang tindih izin,” katanya saat dihubungi, Selasa (28/4).

“Dalam kenyataannya ada rekomendasi-rekomendasi operasional perusahaan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, ya jadi itu salah satunya,” ia melanjutkan.

Penegasan dalam hal pembatasan operasional perusahaan, menurut dia, mendesak dilakukan karena semakin banyak perusahaan yang melanggar makin besar risiko penularan terjadi, terlebih dalam pabrik yang menjalankan produksinya memobilisasi banyak pekerja.

“Implikasinya, masih ada risiko-risiko penyebaran di dalam produksi pabrik itu yang meskipun melaksanakan social distancing, physical distancing, tapi sangat berisiko tinggi,” katanya.

2. Operasional KRL semestinya disetop sementara

Sejumlah penumpang menggunakan masker dan duduk berjarak di dalam gerbong KRL Commuter Line, Stasiun Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). ANTARA/Arif Firmansyah

Ia menambahkan, imbas operasional perusahaan di luar yang dikecualikan membuat penerapan PSBB dalam transportasi seperti Kereta Rel Listrik (KRL) tak berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa kebanyakan warga Kota Bogor yang menggunakan layanan KRL adalah mereka yang berkantor di Jakarta.

“Kami akan mengusulkan kepada Kemenhub untuk menghentikan sementara KRL selama PSBB, atau paling tidak membatasi/menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang-orang yang akan bepergian dengan menggunakan KRL,” ucapnya.

3. Masyarakat masih banyak melanggar aturan PSBB

Pembatasan jalan di Kota Bogor selama masa PSBB (Dok. Humas Kota Bogor)

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat yang dinilai masih rendah, tak luput dari evaluasi pelaksanaan PSBB periode pertama. Ia mengatakan, data laporan Polres Bogor Kota menunjukkan, jumlah pengendara yang melakukan pelanggaran aturan PSBB hingga Minggu (26/4) sudah tercatat 1.113 orang. Pelanggaran yang paling banyak adalah abainya masyarakat dalam menggunakan masker.

Ketidakpatuhan masyarakat, kata dia, berimbas pada tren penularan yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Selama PSBB yang berlangsung hampir dua pekan sejak Rabu (15/4), tercatat penambahan kasus positif sebanyak 18 orang dengan total kasus mencapai 76 orang. Dari jumlah itu, 13 orang di antaranya meninggal dunia.

Sementara itu, tren kasus orang yang termasuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) juga mengalami penambahan sebanyak 48 orang, dengan total kasus mencapai 167 orang per Senin (27/4).

Begitu pun jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19, bertambah 123 orang dengan total kasus mencapai 1.055 orang di hari yang sama.