BEM UI Putuskan Tak Ikut Aksi Demo Mahasiswa di Istana-DPR Hari Ini

Lebih lanjut, Athof membantah dengan tegas pihaknya belum menyerahkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada pihak kepolisian. Dia kemudian menunjukkan bukti pesan pendek dari akun WhatsApp koordinator lapangan aksi, Albani kepada Wakasat Polres Jakarta Pusat pada Selasa (9/6/2026).

"Kami mengirimkan pemberitahuan untuk aksi #MenujuIndonesiaBangkrut di Bunderan HI kepada Wakasat Polres Jakarta Pusat. Kami kirimkan dari nomor koordinator lapangan aksi atas nama Albani, mahasiswa UI," ujar Athof.

Dia mengatakan, apabila ada keterangan dalam pesan pendek yang diterima dari Wakasat Polres Metro Jakpus pada April 2026 lalu, itu merupakan bukti komunikasi saat mahasiswa UI melakukan aksi damai di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Athof mengatakan, mahasiswa UI ketika itu menunjukkan dukungan kepada aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Andrie Yunus dalam uji materiil Undang-Undang TNI.

Komunikasi dengan Wakasat Polres Metro Jakpus kembali terjalin untuk memberitahu aksi unjuk rasa yang digelar pada Jumat (12/6/2026).

Athof juga membantah harus ada persetujuan lebih dulu dari pihak kepolisian baru aksi demo dapat dilakukan. Sebab, demonstrasi sudah dilindungi di dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

"Namanya saja pemberitahuan aksi, jadi kewajibannya ya memberitahukan saja," kata dia.

Dia pun balik bertanya kepada pihak kepolisian bila mereka mengklaim aksi di Bundaran HI tak sesuai prosedur mengapa institusi Bhayangkara itu memaksa agar demo dialihkan ke DPR. Apalagi niat mahasiswa untuk menunaikan salat Jumat di area Dukuh Atas akhirnya batal karena mereka sempat diadang menuju ke sana.

"Itu kan benar-benar lucu," kata dia.

Athof juga menjelaskan alasan BEM UI menolak mengalihkan aksi demo di depan Gedung DPR. Menurut dia, tak ada manfaat yang diperoleh bila penyampaian aspirasi dilakukan di depan gedung parlemen.

"Pada faktanya, saat ini eksekutif dan legislatif tidak ada bedanya. Mereka sudah jadi satu koalisi dan sepakat untuk menyengsarakan rakyat. Dari mana buktinya? Tadi saya sebutkan bagaimana pemerintah memajaki rakyat banyak lewat PP Nomor 20 Tahun 2026 untuk UMKM, tetapi pemerintah membatalkan royalti minerba yang sudah diterapkan kepada para oligarki. Sedangkan, kondisi saat ini sedang krisis," ujar Yatalathof pada Jumat lalu di Bundaran HI.

Pascaaksi demo dari BEM UI pada Jumat pekan lalu, gelombang demonstrasi terus terjadi pada hari ini. Setidaknya ada dua lokasi yang akan dijadikan titik penyampaian aspirasi yakni Istana Negara dan DPR.

Mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) akan berunjuk rasa di depan Istana Negara. Dikutip dari akun media sosialnya, BEM UBK menuntut enam hal, yaitu:

1. Mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih

2. Mendesak peninjauan kembali UU Kepolisian RI

3. Setop militerisme dan tegakan supremasi sipil

4. Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupuiah dan ketahanan ekonomi nasional

5. Berikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia

6. Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM yang membebani masyarakat

Sedangkan, aksi di depan Gedung DPR, salah satunya bakal dilakukan oleh BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dikutip dari akun media sosial, aksi di depan Gedung DPR dimulai pukul 13.00 WIB. Ada empat isu yang diangkat oleh mahasiswa UMJ yakni pengesahan RUU Polri yang dilakukan secara kilat, program MBG, melemahnya nilai rupiah dan kenaikan harga BBM.