Benarkah Ada Cacat Prosedural Saat Ridwan Kamil Pecat 5 Kepala Sekolah Terkait Kasus Pungli?

Sebelumnya, Ridwan telah memberikan sanksi berupa skors hingga pemecatan kepada 19 kepala sekolah tingkat SD hingga SMA. Hal itu dilakukan untuk memberantas praktik pungutan liar dan “mal-administrasi” di lingkungan pendidikan.

Pemberian sanksi itu menjadi modal awal Pemerintah Kota Bandung untuk menelusuri mata rantai kecurangan di ranah pendidikan. Pemkot Bandung saat ini juga melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk mengendus dugaan adanya aliran dana ke pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan.

Tudingan Walikota Bandung Ridwan Kamil tentang pungutan liar (pungli) yang dilakukan kepala sekolah di Bandung dipertanyakan. Para kepala sekolah SMA merasa Ridwan Kamil, dan para pejabat Disdik Kota Bandung tidak memiliki data akurat.

Misalnya adalah Kepala Sekolah SMA 9 Kota Bandung, Agus Setia Mulyadi. Dia menyatakan tidak mengerti tudingan Pemkot Bandung perihal kasus pungli. Padahal, Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) sama-sekali belum dikonfirmasi pihak sekolah.

Agus mempertanyakan apa latar belakang adanya pungli di SMA 9 Bandung. Sebab, iuran rutin peserta didik baru sudah sesuai mekanisme. Kemudian tidak ada jual beli buku sekolah. Selain itu, penjualan seragam sekolah dikelola pihak koperasi. Itu pun sifatnya yang baju berlogo seperti batik, sedangkan pakaian putih abu diserahkan kepada orang tua siswa.

Selain itu, perihal mutasi siswa dilakukan sesuai norma dan aturan. Misalnya kewajiban disamaratakan mulai membayar iuran peserta didik baru 4,5 juta rupiah dan iuran perbulan 300 ribu rupiah. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya baik dari Pemkot Bandung, Disdik Kota Bandung ataupun Gubernur Jawa Barat.

Diberitakan sebelumnya, Ridwan Kamil, memberhentikan sembilan kepala sekolah dari SD Negeri dan SMP Negeri karena terlibat dalam praktik pungli. Sembilan kepala sekolah tersebut yakni dari SDN Sabang, SDN Banjarsari, SDN Cijagra 1 dan 2, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 13, SMPN 6, SMPN 7 dan SMPN 44.

Selain itu, terdapat lima kepala sekolah SMAN yang direkomendasikan Emil kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan. Lima sekolah tersebut yakni, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 8 dan SMAN 9.