Bencana Ganggu Layanan, Risiko Kekerasan pada Perempuan dan Anak Naik

Dian mengatakan, gangguan terhadap layanan dasar, mata pencaharian, ruang aman, dan privasi setelah bencana dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. Karena itu, Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP) diperkuat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Subklaster PPKBGPP bukan sekadar forum untuk bertemu dan berkoordinasi, tetapi harus menjadi mekanisme kerja bersama yang jelas, mulai dari pembagian peran, koordinasi, layanan, hingga mekanisme rujukan yang aman, inklusif, dan responsif gender,” ujar Dian.

Penguatan tersebut berlangsung bersama pemerintah daerah dan lembaga masyarakat pada 6–8 Oktober 2026 di Padang. Kemen PPPA juga mendorong perlindungan mencakup kebutuhan kelompok rentan dan mekanisme layanan yang dapat berjalan sejak prabencana hingga pascabencana.

Kemen PPPA tidak hanya menempatkan perempuan terdampak sebagai penerima bantuan. Dian mengatakan, perempuan perlu memiliki kesempatan memulihkan penghidupan, ikut mengambil keputusan, serta berkontribusi dalam pemulihan komunitas.

Salah satunya melalui pengembangan Kebun Pangan Perempuan sebagai bagian dari implementasi Ruang Bersama Indonesia,” kata Dian.

Sementara Kepala DP3AP2KB Sumatra Barat Herlin Sridiani mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting agar perlindungan dapat berjalan terpadu.

“Penguatan koordinasi menjadi kunci agar setiap pihak memahami perannya dan mampu bergerak bersama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” ujar Herlin.

Selama tiga hari kegiatan, Kemen PPPA bersama pemangku kepentingan memetakan peran dan mitra strategis, memperkuat kelembagaan Subklaster PPKBGPP, serta menyusun rencana aksi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Peserta juga mendapat penguatan mengenai kebijakan PRRP Sumatra, Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2024, standar minimum pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, identifikasi risiko, kebutuhan kelompok rentan, layanan dan rujukan, hingga pengelolaan data.