Bertemu Presiden Jokowi, Wakil Ketua MPR Sampaikan Polemik Zonasi PPDB

09 Agu 2023, 18:27 WIB

Ilustrasi aktivitas di sekolah (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo tentang pentingnya meninjau ulang kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurut Muzani, kebijakan sistem zonasi PPDB memiliki maksud yang baik untuk pemerataan sekolah favorit. Namun implementasinya justru menimbulkan banyak persoalan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

"Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang dibanyak tempat menimbulkan problem baru. Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul," kata Muzani usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Rabu (9/8/2023).

1. Jokowi pertimbangkan hapus sistem zonasi PPDB

Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah siswa di Papua (dok. Sekretariat Presiden)

Muzani mengatakan, sistem zonasi PPDB ini juga menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Sebagai contoh, terdapat siswa yang dekat dengan sekolah tujuannya justru tidak tertampung karena beberapa alasan seperti keterbatasan kuota, selisih usia, dan manipulasi data calon siswa.

Menurut Muzani, Presiden Jokowi akan mempertimbangkan menghapus sistem zonasi PPDB ini tahun depan.

"Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," tegas Muzani.

"Karena itu Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," imbuh Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.

2. Sistem PPDB perlu penyempurnaan

Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani (dok. Istimewa)

Muzani menambahkan, sistem yang dibangun dalam rangka pemerataan sekolah unggulan sudah baik melalui PPDB. Namun, tetap perlu penyempurnaan agar ke depan tidak menimbulkan masalah.

"Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya," jelas Sekjen Gerindra itu.

3. Kemendikbud diusulkan evaluasi kebijakan zonasi PPDB

Ilustrasi murid sekolah di daerah. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Sebelumnya Muzani juga sudah menyuarakan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikud) mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan zonasi PPDB ini.

"Sejak 2017 kebijakan ini dikeluarkan dalam pandangan kami belum ada suatu terobosan kebijakan kementerian pendidikan yang signifikan untuk menyempurnakan kebijakan ini," kata Muzani melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/7/2023).

"Maka kami mohon dengan hormat kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mendengarkan semua ini sebagai sebuah keluhan orang tua didik, kerisauan masyarakat, dan calon siswa. Kalau perlu menurut kamis kebijakan ini ditinjau ulang," tambah Muzani.