Ketika TNI Semakin Masuk ke Ranah Sipil di Era Prabowo
Peran TNI di era pemerintahan Prabowo meluas ke sektor pangan, kesehatan, pendidikan, dan program sosial pemerintah.
Setiap matra TNI mendapat keterlibatan berbeda, mulai dari pertanian dan perkebunan hingga pengelolaan layanan gizi.
Pelibatan TNI dalam pembekalan calon manajer Kopdes dievaluasi dan formatnya diubah mulai Juli 2026.
Jakarta, IDN Times - Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin terlihat dalam berbagai kegiatan di luar tugas pertahanan. Keterlibatan tersebut mencakup sektor pangan, kesehatan, pendidikan, hingga program sosial pemerintah.
Kondisi ini memperlihatkan perluasan peran TNI dalam mendukung sejumlah agenda nasional. Memasuki puncak Peringatan HUT ke-81 TNI pada Senin (5/10/2026), prajurit tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga dilibatkan dalam program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Keterlibatan TNI paling terlihat dalam sektor pangan. Pemerintah menempatkan prajurit untuk membantu mewujudkan target swasembada pangan melalui pengelolaan lahan pertanian, pengembangan komoditas, hingga dukungan terhadap perkebunan tebu.
Dalam acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai keterlibatan aparat dalam sektor pertanian.
"Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu," ujar Prabowo.
Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menilai kondisi yang terjadi saat ini sudah melampaui dwifungsi era Orde Baru. Menurut dia, aktivitas militer di ranah sipil era Orde Baru kembali terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto.
"Situasi ini bukan lagi yang pengamat anggap sebagai gejala dwifungsi atau gejala order baru, tetapi memang kita sudah sampai pada dwifungsi yang baru dan bahkan beberapa orang mengatakan bahwa ini multifungsi dalam konteks politik juga. Ini bukan lagi mengarah kepada Orde Baru tetapi ini sudah sampai orde yang paling baru karena hampir seluruh kriteria yang apa namanya, yang bisa menjelaskan bahwa kenapa Orde Baru bisa berkuasa begitu lama, itu hari ini sudah terjadi,” ujar Hussein kepada IDN Times, Jumat (3/7/2026).
Hussein mengatakan, militer masuk kegiatan sipil dimulai pada era Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo, sejak 2016. Menurut dia, era Jokowi kerap membuka pintu aturan militer masuk ranah sipil.
"Kami sejak 2016 melihat ada perubahan gestur dari Presiden Jokowi pada saat itu, ya, jadi pasca-Pilkada Jakarta itu, ada perubahan gestur Jokowi yang sebelumnya dia menyuarakan slogan-slogannya demokrasi, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya berubah menjadi nasionalisme gitu ya, anti-terorisme,” kata dia.
Menurut Hussein, perubahan siginifikan adalah ketika Jokowi mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2019. Pada era tersebut, Prabowo kerap melibatkan TNI dalam kegiatan sipil.
“Dia (Prabowo) bikin program sumur bor kemudian apa tanam jagung, jadi yang polybag Kalimantan, itu tanam jagung berubah jadi singkong dalam polybag itu kan zaman Jokowi Presiden dan Prabowo sebagai Menhan, hangat, memang pembukaan jalannya benar sekali, dimulai pada masa pemerintahan Jokowi, terutama kami lihat sejak 2016,” kata dia.
Saat Prabowo menjadi Presiden, militer di ranah sipil menyebar. Mulai dari pertanian, program makan bergizi gratis (MBG) hingga melatih calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
1. TNI AD menangani pertanian padi, jagung, dan palawija
Kementerian Pertanian (Kementan) melibatkan TNI dalam kegiatan Panen Raya Padi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Senin, (7/4/2025). (dok. Kementan) Pemerintah telah membagi peran setiap matra TNI dalam mendukung program swasembada pangan. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan pembagian tugas tersebut dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada 19 Mei 2026.
TNI Angkatan Darat (AD) mendapat tanggung jawab untuk membantu pengembangan pertanian padi, jagung, dan berbagai jenis palawija.
“Kami sudah melakukan pembagian tugas bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian jagung dan padi, selain palawija,” kata Sjafrie.
Sementara itu, TNI Angkatan Laut (AL) diarahkan untuk mengembangkan komoditas kedelai. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat produksi pangan dalam negeri.
Sjafrie menyebut hasil pengembangan kedelai oleh TNI AL telah menunjukkan perkembangan setelah dilakukan dua kali panen.
“Sekarang Angkatan Laut dengan dua kali panen, dia sudah mempunyai kualitas bibit kedelai yang tidak lagi istilah makanan ternak itu,” ucap Sjafrie.
2. TNI AU ikut mengembangkan perkebunan tebu
Momen alutsista udara milik TNI Angkatan Udara (AU) ketika tampil di HUT ke-81 RI pada Senin, 17 Agustus 2026. (Dokumentasi TNI AU) Peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan juga melibatkan TNI Angkatan Udara (AU). Salah satu bentuknya terlihat dalam pemanfaatan lahan milik TNI AU untuk pengembangan perkebunan tebu.
Saat meninjau panen tebu dan teknologi pertanian modern di Lahan Ketahanan Pangan Lanud Adisutjipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 8 Juli 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan target pemerintah untuk mencapai swasembada gula pada 2027.
Gibran juga mengapresiasi pemanfaatan lahan produktif milik TNI AU untuk mendukung pengembangan komoditas tebu. Lahan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produksi gula nasional.
3. Pemerintah menyiapkan peran TNI di bidang kesehatan
Menkes Budi Gunadi Sadikin (IDN Times/Siti Fatimah) Perluasan keterlibatan TNI juga diarahkan ke bidang kesehatan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan keberadaan kompi kesehatan pada Batalyon Teritorial Pembangunan (TP).
Kompi tersebut diproyeksikan memiliki kemampuan menangani sejumlah kondisi, mulai dari ancaman pandemik dan bencana alam hingga ancaman senjata biologis.
“Kalau rakyat diobati oleh TNI, mereka akan mencintai TNI. Pertahanan rakyat semesta akan luar biasa kuat,” kata Budi saat meninjau pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Bekasi, Jawa Barat, pada 20 Agustus 2025, dikutip dari laman Kemenhan RI.
Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Sjafrie juga menyampaikan rencana lain di bidang kesehatan. Setiap prajurit Yon TP akan didorong untuk mendonorkan darah hingga tiga kali dalam setahun.
Darah yang terkumpul nantinya dikelola melalui bank darah TNI dan dapat diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok kurang mampu.
“Kami bersama panglima dan kepala staf mengambil satu kebijakan. Kalau kita tidak kelola darah ini, darah ini bisa dipakai untuk macam-macam. Sehingga kita bikin bank darah sendiri untuk menampung siapa yang ingin memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah dan tidak dipungut bayaran,” kata Sjafrie, Selasa (19/5/2026).
4. Taruna akmil membina karakter siswa sekolah rakyat
Infografis pengembangan Sekolah Rakyat di Jatim. Dok. Dinsos Jatim. Di sektor pendidikan, TNI turut dilibatkan dalam pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan TNI untuk menjalankan program tersebut dengan melibatkan sekitar 1.000 Taruna Akademi Militer (Akmil).
Komandan Jenderal Akademi TNI, Letjen R Sidihartha Wisnu Graha, mengatakan, sekitar 1.000 taruna tingkat 1 dan 2 akan dikirim untuk memberikan pembinaan karakter kepada siswa di 178 sekolah rakyat.
Materi yang diberikan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan kedisiplinan. Beberapa di antaranya mencakup cara menyetrika seragam, merapikan seprai, menata lemari pakaian, serta menyemir sepatu.
Pelibatan taruna dalam kegiatan tersebut menempatkan unsur pendidikan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari dukungan TNI terhadap program sosial pemerintah.
5. TNI mengelola ratusan dapur MBG
Ilustrasi SPPG. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna). TNI juga mendapat peran dalam pelaksanaan program MBG. Salah satu bentuk keterlibatannya adalah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi unit operasional program tersebut.
Berdasarkan data Mabes TNI, hingga September 2025 terdapat 452 SPPG yang dikelola TNI. Jumlah tersebut terdiri dari unit yang berada di bawah TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.
"Saat ini, TNI sudah mengoperasionalkan 113 MBG, ditambah yang diluncurkan pada hari ini sebanyak 339 SPPG, maka total ada 452 SPPG yang dikelola oleh TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara," ujar Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika meluncurkan SPPG yang dipusatkan di Lanud Adi Soemarmo pada September 2025.
TNI menargetkan jumlah SPPG yang dikelola terus bertambah secara bertahap hingga mencapai 2.000 unit.
"Kami alokasi dua ribu dan bertahap nanti yang kami (bangun) dan bisa lebih," kata dia.
Selain mengoperasikan SPPG, TNI bersama Polri juga memberikan dukungan terhadap distribusi dan operasional MBG di sejumlah daerah.
Sony Sonjaya saat masih menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menyebut TNI dan Polri masing-masing bisa mengelola SPPG sebanyak seribu unit. Dia mengatakan, izin itu diberikan karena pada awalnya pemerintah tidak yakin ada masyarakat yang ingin juga mendirikan SPPG.
"Kalau sekarang mengapa Polri dapat 1.000, mengapa TNI 1.000? Ceritanya begini, kami tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak atau yang terlibat dalam proses pelaksanaannya," ujar Sony dalam agenda Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
Kini, belum diketahui secara pasti jumlah SPPG yang dikelola TNI. BGN juga tidak menampilkan data secara rinci mengenai siapa saja pengelola SPPG.
6. Calon manajer Kopdes Merah Putih mendapat pembekalan di lingkungan TNI
Puluhan ribu personel calon manajer koperasi desa merah putih dan kampung nelayan merah putih yang hadir di seremoni penutupan. (IDN Times/Santi Dewi) Keterlibatan TNI juga muncul dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemerintah melibatkan unsur TNI dalam proses pembentukan karakter calon manajer koperasi tersebut.
Pada tahap awal, calon manajer kopdes diwajibkan mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) komponen cadangan (komcad). Dalam program itu, peserta memperoleh materi kemiliteran, menjalani tes mental ideologi, serta mengikuti pemeriksaan kesehatan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait, menjelaskan pelibatan TNI diarahkan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan calon pengelola koperasi. Materi tersebut juga ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan, semangat bela negara, serta etos kerja peserta.
“Program ini merupakan bagian dari upaya pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, semangat bela negara dan etos kerja yang kuat bagi para calon pengelola (manajer),” kata Rico kepada IDN Times, Kamis (18/6/2026).
Namun, format pelatihan kemudian dievaluasi setelah lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia usai mengikuti pelatihan.
Kementerian Pertahanan selanjutnya mengubah format latsarmil menjadi pembekalan bela negara dan manajerial mulai Juli 2026. Materi yang dinilai terlalu teknis dan taktis juga dikurangi.
Rico menjelaskan kegiatan seperti latihan menembak dan materi lain yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih tidak lagi menjadi bagian utama pelatihan.
"Ini merupakan salah satu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program SPPI sampai dengan sisa waktu pelaksanaan pada Juli ini adalah penyesuaian nama dan pendekatan kegiatan," ujar Rico.
![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)
