Bikin SPPG di Daerah Terpencil, BGN Ajukan Tambahan Anggaran Rp28,6 T

Dadan menjelaskan, BGN saat ini sedang mengembangkan SPPG di daerah terpencil. SPPG tersebut berkapasitas 1.000 porsi dengan ukuran 10x15 meter persegi. Dalam proyek ini, BGN memberi kesempatan luas bagi pemda untuk menentukan investornya.

Oleh sebab itu, BGN mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp28,63 triliun ke Kemenkeu. Dadan menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenkeu. Ia berencana melapor ke Komisi IX DPR RI bila sudah mendapat lampu hijau dari Kemenkeu.

"Total kebutuhan anggaran kita tambahan yang sedang kita ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun. Jadi kami sudah koordinasi dan Kementerian Keuangan memberikan waktu yang sangat pendek, hanya dua hari untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan juga tambahan yang dibutuhkan," ucap dia.

Dadan mengungkapkan, saat ini sudah beroperasi 14.863 dapur SPPG untuk MBG. Namun jumlah tersebut masih jauh dari target BGN, yakni 25.400 dapur.

"SPPG ini yang sudah operasional hari ini ada 14.863," kata dia.

Kendati, Dadan menyebut, BGN akan terus menambah dapur SPPG. Tercatat saat ini sudah ada 14.189 mitra SPPG yang mendaftar, dan sedang dalam proses verifikasi. BGN memutuskan untuk menutup pendaftaran mitra, karena jumlah pendaftar sudah melebihi dari target.

"Mitra yang masih ada dalam pendaftaran kami yang dalam proses persiapan, seperti diketahui bahwa portal mitra kita sudah ditutup secara permanen, karena target mitra yang ingin bergabung dengan Badan Gizi Nasional untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah melebihi dari cukup," ucap Dadan.

"Ini ada potensi penambahan SPPG operasional yang masih dalam proses persiapan 14.189. Dan kemudian masih ada tersisa yang kena verifikasi pengajuan ini 579, yang masih kita kemudian analisis, sehingga total SPPG aglomerasi yang kita targetkan sebanyak 25.400 itu, calon mitranya sudah cukup," sambungnya.

Dalam sidang itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mempertanyakan permintaan penambahan anggaran BGN. Sebab idealnya BGN menginformasikan dulu kepada DPR, baru setelahnya mengajukan ke Kemenkeu.

"Ini yang perlu kita luruskan, sebenarnya sebelum minta ke Kemenkeu Pak, ke kita dulu, Pak. Sebelum minta ke Kemenkeu ke kita dulu, karena fungsi anggaran di kita. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita, Pak," tegas Nihayatul.