Bima Arya: DPRD Harus Bisa Kritisi Kepala Daerah

15 Des 2024, 07:29 WIB

Veronica Theresia Taruh Barguna

Wamendagri, Bima Arya. (Dok. Humas Kemendagri)

Intinya sih...

DPRD harus mengkritisi kepala daerah yang tidak menjalankan tugas dengan baik
DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat nasional maupun daerah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan, DPRD harus memberikan kritik terhadap kepala daerah yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan baik.

"DPRD harus bisa mengawal program-program yang terprogram. Nah, termasuk DPRD harus bisa mengkritisi, apabila dirasakan ada bupati, wali kota, atau gubernur yang melenceng, gak on the track, yang gak sesuai," kata Bima Arya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo di Hotel Golden Boutique, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Sabtu (14/12/2024).

1. DPRD harus pahami target daerah

ilustrasi mengkritik (pexels.com/Yan Krukau)

Bima menekankan, DPRD harus memahami berbagai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan optimal.

Menurut dia, DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

DPRD dinilai memiliki potensi untuk membantu pencapaian berbagai target pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan pengentasan kemiskinan melalui kemitraan harmonis dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Target Indonesia itu luar biasa dahsyat, ya, pertumbuhan ekonomi 8 persen, kemudian juga ada target mengurangi kemiskinan, dan target-target semua itu gak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi," ujar dia.

2. Aspirasi masyarakat dapat dijadikan bahan evaluasi oleh kepala daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Bima menyebut, DPRD harus secara konsisten mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Aspirasi masyarakat di tingkat bawah juga perlu diakomodir dan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi. Dengan begitu, maka pelaksanaan program dapat lebih terarah.

Terlebih, kata dia, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan penghematan sehingga penggunaan dana publik harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Kalau ada target-target program yang memang dirasakan gak nyampe, DPRD kan adalah orang yang paling pertama untuk membaca itu pertanyaan di bawah dan disampaikan untuk menjadi evaluasi dari para kepala daerah," kata dia.

3. Bima ingin DPRD kolaborasi dengan aktivis dan pegiat sosial

Sejumlah aktivis membentangkan poster saat Aksi Kamisan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/11/2024). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Bima juga mengimbau DPRD untuk menjalin sinergi dengan berbagai pihak dalam mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah.

Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, menjadi faktor kunci dalam mencapai berbagai target pemerintah.

"Banyak aktivis di sini, aktivis mahasiswa, aktivis antikorupsi, aktivis media, pegiat sosial media, pegiat sosial, difabelgitu. Jadi, ya inilah contoh sinergi kolaborasi," ujar dia.