Bima Arya: Digitalisasi dalam Pemerintahan Persempit Ruang Korupsi
- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menyatakan pentingnya digitalisasi dalam sistem pemerintahan untuk mempersempit ruang terjadinya korupsi.
- Bima menekankan perlunya pengawasan publik dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem pemerintahan untuk mempersempit ruang terjadinya korupsi.
Bima menilai, digitalisasi menjadi langkah strategis dalam pencegahan korupsi dengan cara meminimalkan peran manusia, mengedepankan teknologi dan pengawasan berbasis sistem.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya dalam acara screening film tentang Pencegahan Korupsi berjudul "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (9/12/2024).
“Saya termasuk yang sangat percaya bahwa di ranah pencegahan ini mendorong digitalisasi sistem pemerintah berbasis elektronik meminimalkan peran manusia, (tapi) mengedepankan teknologi,” ujar Bima.
1. Penggunaan teknologi tak cukup cegah korupsi
Bima juga menekankan penggunaan teknologi saja tidak cukup. Ia menilai, pengawasan publik dan kolaborasi antara berbagai pihak harus terus diperkuat. Hal ini perlu dilakukan agar upaya pemberantasan korupsi berjalan optimal.
"Jadi saya kira kita berbagi peran, namun yang perlu sekali untuk terus didorong dan dikuatkan adalah ya masyarakat publik ini, civil society ini, warga, seniman semuanya yang enggak boleh kendur terus memberikan ruang," katanya.
Pada kesempatan itu, Politikus PAN itu turut mengapresiasi film berjudul "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang."
Ia menilai, karya film ini dapat memberikan edukasi sekaligus gambaran nyata terkait dampak korupsi terhadap masyarakat.
Bima lantas berharap film ini dapat ditonton oleh kepala daerah dan pejabat di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan besarnya dampak korupsi.
2. Kemendagri punya peran besar dalam pencegahan korupsi
Di sisi lain, Bima mengakui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran besar dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui program kolaborasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dia mengatakan, program tersebut bertujuan memastikan pemerintah daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten fokus pada penguatan instrumen pencegahan korupsi.
“Jadi dari perencanaan semuanya dan itu kita nilai biasanya kalau pemerintah yang bagus Monitoring Center for Prevention (MCP)-nya itu diumumkan dan itu merupakan reward dan penghargaan akhir tahun,” kata Bima.
3. Monitoring evaluasi penting
Bima juga mengingatkan terkait pentingnya mengevaluasi efektivitas MCP.
"Ya tapi lagi-lagi ini kan administratif, kita harus dalami dulu juga apa dampaknya. Kalau sudah MCP ini tinggi, apakah memastikan gak ada lagi fraud, gak ada lagi korupsi, gratifikasi, dan lain-lain,” kata Bima.
