Jakarta, IDN Times - Sejumlah artikel menyedot perhatian pembaca IDN Times sepanjang Senin, (28/12/2020). Yang paling disorot adalah blusukan ala Mensos Tri Rismaharini. Blusukan dilakukan Risma sebelum sampai ke kantornya.
Selain soal Risma, artikel yang paling banyak dilirik pembaca terkait lagu Indonesia Raya yang diparodikan youtuber Malaysia, sehingga membuat netizen geram.
Warganet di Tanah Air dibuat geram dan ramai-ramai mengecam parodi pelesetan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang diduga dibuat pemilik akun YouTube MY Asean, yang berlogo bendera Malaysia.
Kecaman warganet membuat tagar #IndonesiaRaya menduduki trending topic Twitter, dengan hampir 328 ribu cuitan hingga Senin pagi.
Seperti apa kegeraman warganet Indonesia? Baca selengkapnya di sini.
Oknum perawat yang terlibat kasus mesum sesama jenis dengan salah satu pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, kini sudah dibebastugaskan setelah peristiwa tersebut.
"Yang pastinya sudah dibebastugaskan sebagai nakes (tenaga kesehatan) di Wisma Atlet," ujar Kapendam Jaya Letnan Kolonel Arh Herwin BS.
Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menegaskan, hingga saat ini tidak menemukan adanya lokasi atau rumah penyiksaan terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI).
"Jadi kalau ada rumah tempat kejadian, saya pastikan itu tidak benar. Karena itu juga yang di-quote adalah statement saya, jadi saya pastikan Komnas Ham tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan," kata Anam di Kantor Komnas HAM.
Hari pertama kerja, Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak langsung menuju kantor. Risma memilih blusukan di kawasan aliran Sungai Ciliwung, di belakang Gedung Kementerian Sosial.
Pada kesempatan pertama dari atas jembatan, tepatnya di Fly Over Pramuka, Jalan Pramuka Sari II, Risma berdialog dengan seorang pemulung dengan gerobaknya yang bersiap melakukan rutinitas pagi bersama istrinya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan, Indonesia menutup sementara akses masuk bagi warga negara asing dari semua negara di dunia. Aturan itu berlaku dari 1-14 Januari 2020.
Namun, kata Retno, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas. Tentu, aktivitas itu akan dilakukan dengan menetapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Apa alasan larangan itu? Baca selengkapnya di sini.