BPK Bersama Kementan Supervisi Program Pertanian di Situbondo
Jakarta, IDN Times – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan supervisi atas program kerja Kementerian Pertanian (Kementan) di wilayah Kabupaten Situbondo.
"Sekarang ini kita sedang mengumpulkan informasi–informasi terkait pelaksanaan program, apakah telah sesuai dengan rencana dan harapan apakah sudah terpenuhi dan tepat sasaran," ujar Anggota IV BPK Haerul Saleh di Pendopo Kabupaten Situbondo, Rabu (1/11).
Haerul Saleh berharap agar program Kementan yang diberikan tidak salah sasaran, seperti yang pernah terjadi di daerah lain.
"Berdasarkan pemeriksaan, kita pernah temukan di daerah Jabar, ada sawit, di sana tidak ada tanaman sawit, kenapa karena titipan. Ini merupakan kekeliruan yang seharusnya tidak lagi terjadi," katanya.
1. Program dari Kementan harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian
Haerul Saleh menegaskan program dari Kementan yang dilaksanakan dapat memberikan kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat.
"Kalau kita temukan ada pengelolaan keuangan yang tidak merujuk kepada kesejahteraan rakyat itu bisa jadi temuan kita," imbuhnya lagi.
Anggota IV BPK tersebut kembali menegaskan bahwa program dari Kementan harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian.
"Kalau tidak tepat, manfaatnya tidak akan dapat. Berarti ada kerugian negara jadi kehilangan manfaat dan tujuan pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terpenuhi," tegasnya.
2. Semua jajaran diharapkan mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani
Terkait hal ini, Haerul meminta dukungan dari semua jajaran untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani.
"Pemerintah daerah diminta juga untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani mengingat banyak kasus bantuan hilang dan akan menjadi temuan BPK," tambahnya.
3. Kementan akan menindaklanjuti dengan cepat rekomendasi dari BPK
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, yang mewakili kehadiran Menteri Pertanian menegaskan, Kementan akan menindaklanjuti dengan cepat rekomendasi seluruh dokumen yang ada diperoleh BPK.
"Seluruh dokumen yang menjadi temuan rekomendasi dari BPK RI, kami siap melaksanakan menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujarnya.
Diketahui capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Kementerian Pertanian pada saat telah mencapai 83,81 persen per tanggal 23 Oktober 2023.
Suwandi menyebutkan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah memberikan instruksi pemfokusan program Kementerian Pertanian di tahun 2024 kepada produksi padi dan jagung. (WEB)