BPS Jabar Matangkan Persiapan dan Dalami Skema Sensus Penduduk 2020

Dody menambahkan, kepentingan utama statistik (data kependudukan) adalah untuk perencanaan pembangunan karena pembangunan akan dimulai dari informasi-informasi yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), keberadaan SDM, dan tantangannya. 

Ada dua urgensi lain dari sensus penduduk, yakni realisasi amanat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertera dalam World Population and Housing Programme, dan mengukur tingkat literasi teknologi masyarakat. 

Terkait amanat PBB, kata Dody, setiap negara harus memperbarui data kependudukan secara berkala. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya interaksi penduduk antarnegara. Selain Indonesia, ada 53 negara lain, termasuk Tiongkok dan Jepang, menggelar sensus penduduk pada 2020. 

“Penduduk ini harus diatur sesuai dari rekomendasi PBB dan amanat PBB ini mengayomi seluruh negara. Bahwa interaksi penduduk antarnegara ini kan terjadi, entah di sektor perdagangan, investasi, dan yang lain,” ucapnya. 

Dody menegaskan, sensus penduduk 2020 yang dilakukan BPS merupakan pengumpulan data kependudukan secara de facto atau tempat tinggal selama satu tahun. 

Ambil contoh, warga dengan e-KTP Indramayu menetap atau berencana tinggal di Kota Bekasi selama lebih dari satu tahun, maka secara de facto warga Indramayu tersebut adalah warga Kota Bekasi karena menggunakan sumber daya di tempat dia tinggal, termasuk warga negara asing (WNA).

“Konsep de facto itu yang biasa tinggal satu tahun lebih. Nah, kalau kurang ada permakluman. Boleh tidak satu tahun, tapi berniat menetap lebih dari satu tahun. Kalau dia bilang sementara, tapi tinggal setahun lebih sehari, itu de facto bahwa dia warga setempat,” katanya.

Maka dari itu, Dody berharap kesadaran masyarakat akan identitas dirinya terus meningkat. Salah satunya dengan memperbarui identitas. Selain tempat tinggal, masyarakat perlu memperhatikan status lainnya, seperti pernikahan, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. 

“Dengan sadar identitas diri, masyarakat akan banyak diuntungkan dalam urusan administrasi, hukum, bahkan program pemerintah akan menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Semua program pemerintah nanti berbasis NIK,” ucapnya. 

Dalam sensus penduduk 2020, BPS akan menggunakan metode kombinasi, yakni mengumpulkan data registrasi yang relevan dengan sensus, yang kemudian dilengkapi dengan sampel survei. 

Tahap registrasi data atau sensus penduduk online (SPO) akan dilangsungkan pada Februari-Maret 2020. Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat amat diperlukan. Masyarakat dapat memasukkan data dan memperbarui sensus dengan masuk ke web yang telah ditentukan.

“Mari melaporkan identitas dirinya yang ditanyakan petugas BPS. Buang jauh-jauh kekhawatiran terkait sensus penduduk karena data kependudukan akan berdampak pada masyarakat luas,” kata Dody. 

Setelah itu, masuk ke tahap sensus penduduk wawancara (SP wawancara) yang akan dilangsungkan pada Juli 2020. Pada SP2020 ini, kata Dody, dilakukan dengan berbagai metode. Pertama adalah CAWI (computer assisted web interviewing) atau wawancara via web (sensus penduduk online).

Kedua adalah CAPI (computer assisted personal interviewing) atau wawancara via gawai. Yang terakhir yakni PAPI (pencil and paper interviewing). CAPI dan PAPI akan digunakan pada saat SP wawancara. Di Jawa Barat, pada saat sensus penduduk, wawancara hanya akan menggunakan CAPI.

“Data kependudukan harus akurat. Jika akurat, program pembangunan pemerintah akan semakin efektif. Juga program pemberdayaan harus menyasar apa yang menjadi problematik penduduk setempat,” pungkas Dody.