Ombudsman Minta Kluster Mewah di Lapas Cibinong Dirobohkan

25 Sep 2026, 11:16 WIB

2 min read

Intinya Sih

Timeline

Gini Kak

Ombudsman RI meminta kluster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong dirobohkan karena dinilai bukan bagian dari sel tahanan.
Ombudsman mempertanyakan sumber dana pembangunan kluster tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan uang negara, yang hingga kini belum diketahui.
Pemeriksaan juga menelusuri dugaan pembayaran penghuni dan perbedaan tipe unit, tetapi nominal biaya maupun angka terkait belum terkonfirmasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta bangunan kluster mewah dalam area di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dirobohkan

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengatakan keberadaan bangunan tersebut perlu dipertanyakan, termasuk terkait sumber dana pembangunannya. Menurutnya, Ombudsman belum mengetahui apakah pembangunan bangunan tersebut menggunakan uang negara atau tidak.

"Pembangunan dari mana? Pembangunan dari uang negara? Itu dirubuhkan oleh mereka, kalau mereka bisa mengizinkan ya silakan. Persoalannya kan begini, pembangunan itu apakah menggunakan uang negara atau tidak? Kan kita belum tahu, tapi dari situ harus dirubuhkan karena tidak boleh," kata Syafrida di gedung Ombudsma, Kamis (24/9/2026).

1. Bukan bagian dari sel tahanan
Ombudsman menggelar konpers hasil sidak Lapas Cibinong di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan (24/9/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum
Syafrida menilai bangunan tersebut tidak semestinya dipertahankan, karena bukan merupakan bagian dari sel tahanan.
"Kalau teman-teman beranggapan rumah pembangunan itu harus tetap ada, maka itu patut diduga akan terjadi penyelenggaraan lagi ke depannya," ujarnya.
"Karena memang itu bukan lapas, itu bukan sel tahanan. Jadi memang harus dirubuhkan," sambung Syafrida.
2. Dugaan komersialisasi lapas mewah
Penampakan Hunian Bak Cluster Mewah Lapas Cibinong, Rabu (23/9/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman juga menelusuri informasi mengenai penghuni bangunan dan dugaan adanya pembayaran untuk menempati unit-unit tersebut. Namun, Syafrida mengatakan, pihaknya belum mendapatkan angka yang terkonfirmasi.
"Oh itu kita tidak terkonfirmasi, angkanya tidak terkonfirmasi," katanya.
3. Hunian punya type yang berbeda
Tampak depan rumah dinas lapas IIA Cibinong. IDN Times/Linna Susanti
Menurut Syafrida, unit hunian yang ditemukan juga memiliki ukuran atau tipe berbeda. Namun, nominal pembayaran untuk menempati masing-masing unit belum berhasil dikonfirmasi Ombudsman.
"Kan unitnya berbeda-beda. Iya, tapi tidak terkonfirmasi, dia tidak menyebutkan. Angkanya tidak, kami tidak dapat angka," kata Syafrida.