Jakarta, IDN Times - Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai, pada dua pemilu ke depan, yakni 2024 dan 2029 harus jadi tahapan konsolidasi demokrasi.
Hal tersebut diungkap Siti Zuhro saat menghadiri diskusi pemilu yang digelar Ditjen Politik dan PUM Kemendagri secara virtual, Kamis (30/3/2023).
"Dua pemilu ke depan, 2024 dan 2029 harus menjadi tahapan konsolidasi demokrasi di mana kelembagaan pemilu sudah semakin kuat," kata dia.
Dengan adanya konsolidasi demokrasi tersebut, sehingga peran kelembagaan pemilu semakin kuat. Sehingga proses penyelenggara pemilu juga ikut disederhanakan, salah satunya peran teknologi digital yang semakin dimanfaatkan.
"Proses penyelenggaraan pemilu juga turut disederhanakan, terutama dengan melakukan adopsi teknologi digital, dan semakin terbukanya peluang partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu strategis," tutur Siti Zuhro.
Di sisi lain, dia tak memungkiri, sejak 2022 lalu, isu politik sudah mulai memanas. Berbagai isu seputar proses kontestasi politik tersebut jadi pembicaraan hangat publik, di antaranya terkait isu presiden tiga periode hingga penundaan pemilu.
"Sejak tahun 2022, perdebatan berputar ternyata sekitar mengenai tentu isu-isu yang menguras energi kita, tapi lalu menimbulkan pro kontra, perdebatan yang luar biasa yaitu tiga periode, tunda pemilu, deklarasi yang dilakukan relawan mendahului parpol ini menjadi semacam gambaran yang konkrit ada sejak 2022 memasuki 2023," tutur dia.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia khawatir putusan gugatan Partai Prima dapat mengganggu tahapan Pemilu 2024. Sebab, menurutnya putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung khawatir putusan gugatan Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) maupun Bawaslu bisa mengarah ke penundaan pemilu.
"Ini kan putusan ini membuat semakin orang melihat tidak adanya kepastian dalam proses persiapan penyelenggara pemilu ini," kata Doli kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Doli mengatakan, bukan tidak mungkin gugatan Prima di Bawaslu kemungkinan akan mengganggu tahapan pemilu yang tengah berjalan.
Di sisi lain, dia menduga, Prima yang juga masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditolak, juga akan menambah daftar gangguan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 oleh KPU.
“Secara perlahan dengan putusan ini bisa mengarah kesana (penundaan pemilu),” imbuh dia.