Jakarta, IDN Times - Perum BULOG memastikan ketersediaan beras dan kelancaran distribusi pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung berbagai penugasan pemerintah.
Hal tersebut dilakukan melalui monitoring langsung proses pembongkaran beras mobilisasi nasional (Movenas) di Pelabuhan Labuan Bajo, Jumat (21/8). Hingga saat ini, sebanyak 150 ton beras telah dibongkar di Pelabuhan Labuan Bajo.
Monitoring dilakukan untuk memastikan proses bongkar muat berjalan dengan baik, sekaligus menjaga kualitas beras sebelum selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di lapangan.
Direktur Operasi Perum BULOG Andi Afdal bersama Direktur Pemasaran Perum BULOG Rahmanto Amin Jatmiko, serta jajaran terkait yang terdiri atas Kepala Divisi Manajemen Logistik (Manlog), Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Pangan (PPP), serta Pimpinan Cabang BULOG Ruteng turut melakukan peninjauan langsung di lokasi.
Direktur Operasi Perum BULOG Andi Afdal mengatakan, monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan mobilisasi dan distribusi beras berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat di NTT dapat terus terpenuhi.
“Kami memastikan proses mobilisasi dan pembongkaran beras berjalan dengan baik. Beras yang masuk akan kami kelola dan distribusikan sesuai kebutuhan, sehingga ketersediaan pangan masyarakat di NTT tetap terjaga,” ujar Andi Afdal.
Ia menambahkan, stok beras yang tersedia akan dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pangan masyarakat dan penugasan pemerintah, termasuk Bantuan Pangan, penanganan masyarakat terdampak bencana alam, serta pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum BULOG Rahmanto Amin Jatmiko menegaskan bahwa BULOG terus memastikan kelancaran distribusi pangan hingga ke wilayah yang membutuhkan.
“Kami terus melakukan koordinasi dan monitoring di lapangan agar beras yang tersedia dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan. Dalam kondisi bencana, tentunya distribusi menjadi salah satu perhatian utama agar bantuan pangan dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat,” kata Rahmanto.
Untuk memperkuat ketersediaan pangan di wilayah NTT, BULOG memastikan stok beras saat ini mencapai sekitar 35 ribu ton. Selain itu, BULOG juga menyiapkan tambahan stok sekitar 40 ribu ton yang akan dimobilisasi secara bertahap dari sejumlah wilayah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Penguatan stok tersebut merupakan langkah antisipatif BULOG untuk menjaga kecukupan pasokan sekaligus memberikan fleksibilitas dalam memenuhi berbagai kebutuhan pangan masyarakat dan penugasan pemerintah sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. telah menyampaikan bahwa BULOG akan memperkuat ketersediaan beras di NTT melalui tambahan pasokan yang dimobilisasi dari sejumlah wilayah.
Dalam mendukung penanganan bencana di NTT, BULOG juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan bantuan pangan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Sebelumnya, pada 19 Agustus 2026, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama BULOG telah meninjau langsung kondisi masyarakat dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat terdampak gempa bumi Flores di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
Berdasarkan data per 19 Agustus 2026, BULOG telah merealisasikan penyaluran sebanyak 207 ton beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 6.000 liter minyak goreng untuk mendukung penanganan bencana di sejumlah wilayah NTT.
BULOG akan terus melakukan monitoring terhadap kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Basarnas, dan pihak terkait lainnya.
Melalui penguatan stok, mobilisasi pangan, dan optimalisasi distribusi, BULOG memastikan kebutuhan beras masyarakat NTT tetap terpenuhi serta siap mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, termasuk dalam kondisi darurat akibat bencana alam. (WEB)