Semarang, IDN Times - Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi salah satu lembaga yang akan 'dislepet' atau dievaluasi.
Menurut Cak Imin, BRIN harus dievaluasi secara menyeluruh mulai dari tata kelola dan sistem kerjanya.
"Pasti. BRIN harus kita evaluasi semua tata kelola dan sistem kerjanya," kata Cak Imin saat ditemui seusai menghadiri acara Slepet Imin, di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).
Ketua Umum PKB itu juga menyoroti minimnya dana riset yang digelontorkan oleh pemerintah. Dia berjanji akan meningkatkan dana riset menjadi 3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, peningkatan dana riset menjadi penting untuk dilakukan oleh Indonesia supaya tidak lagi menjadi negara yang konsumtif termasuk bergantung terhadap hasil-hasil riset dari negara lain.
"Minimal dana riset di negara kita itu 3 persen, karena apa? Karena kalau nggak kita hanya menjadi negara konsumen bahwa kita menjadi negara konsumtif produk pertanian, konsumen hasil riset riset negara yang lain," kata dia.
Lebih lanjut, yang tidak kalah penting menurut Cak Imin adalah perlu ada kemauan yang tinggi untuk memproduksi secara massal dengan memanfaatkan hasil-hasil riset. Sebab kata dia, kalau hanya melakukan riset, tapi tidak ada produksi massal maka tentu akan sia-sia.
Cak Imin juga mengkritisi peleburan lembaga riset menjadi satu lembaga, BRIN tapi produk risetnya belum digunakan untuk produksi massal dan tidak digunakan untuk kebijakan pemerintah.
"Karena itu pusat yang produksi hasil riset tapi pemerintah harus mau menggunakan hasil riset," ujar dia.
Cak Imin menambahkan, evaluasi yang perlu dilakukan ke depan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan, dana riset, hingga ke user.
Menurut Cak Imin, satu-satunya yang bisa memproduksi secara massal dengan memanfaatkan hasil riset adalah pemerintah.
"Mulai dari perencanaan, dana riset, hingga user, usernya kalau dikit juga rugi harus massal. Massal yang bisa hanya pemerintah, pemerintah bersifat memaksa setiap produk harus bisa menjadi mass product dari hasil riset terutama di Agromaritim," kata dia.
Cak Imin menjelaskan cara-cara seperti ini telah dilakukan oleh Pemerintah Thailand sehingga itu yang membuat sektor agroindustri di negara tersebut bisa berkembang maju.
Keberhasilan itu, tidak lepas karena ada komitmen yang kuat dari pemerintahnya untuk memproduksi secara massal dengan memanfaatkan hasil riset dalam negerinya.
"Karena itu nanti kita punya pengalaman yang panjang dari satu periode ke periode pemerintahan insya Allah kita satukan dari hulu-hilirnya sampai menjadi dayaguna," ujar dia.
Diketahui, anggaran riset nasional mengalami kontraksi yang cukup dalam, dimana pada tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp24,9 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB.
Sementara saat ini, anggaran tersebut merosot hanya sebesar Rp2,2 triliun atau 0,01 persen terhadap PDB. Dengan kata lain, menciut lebih dari satu per dua puluh kalinya.