Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu (1/8/2026). Momentum tersebut menandai komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung implementasi program prioritas Presiden.
Mendagri Resmikan Groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor
Intinya Sih
5W1H
- Mendagri Tito Karnavian meresmikan peletakan batu pertama Sekolah Rakyat di Biak Numfor pada 1 Agustus 2026, sebagai dukungan Kemendagri terhadap program prioritas Presiden Prabowo.
- Sekolah Rakyat di bawah Kemensos menyasar anak terlantar dari keluarga prasejahtera desil 1 dan 2, berkonsep asrama dengan biaya pendidikan, fasilitas, serta tenaga pendidik ditanggung negara.
- Kemendagri mengoordinasikan pemda menyediakan lahan; di Papua, Jayapura, Sarmi, dan Biak merespons sejak awal. Presiden sebelumnya meresmikan 166 Sekolah Rakyat pada Januari 2026.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Menurut Mendagri, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian yang besar terhadap rakyat kecil, salah satunya terwujud dalam kebijakan pembangunan Sekolah Rakyat. Kebijakan tersebut, jelas Mendagri, lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo terhadap anak-anak terlantar. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Terlintaslah ide beliau (Presiden Prabowo) ‘Kita harus memelihara anak-anak terlantar’. Salah satunya, dengan cara diberikan sekolah untuk mereka supaya mereka tidak lagi menjadi pengemis seperti bapaknya, supaya mereka tidak lagi jadi pemulung seperti bapaknya. Mereka harus naik kelas, dan itu tanggung jawab negara,” ujar Mendagri.
1. Kemendagri mengoordinasikan pemerintah daerah untuk sediakan lahan
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos). Program tersebut menyasar anak-anak terlantar dari kelompok masyarakat prasejahtera, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2. Sekolah tersebut dibangun dengan konsep asrama dan seluruh biaya pendidikannya ditanggung negara.
Selain menyediakan fasilitas penunjang dan tenaga pendidik terbaik, pembinaan Sekolah Rakyat juga berada di bawah koordinasi Kemensos. Sementara itu, Kemendagri mendapat tugas mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung pelaksanaan program, salah satunya melalui penyediaan lahan.
2. Tidak semua daerah langsung merespons program tersebut dengan kesiapan
Meski demikian, Mendagri mengakui tidak semua daerah langsung merespons program tersebut. Di Provinsi Papua, kata dia, hanya beberapa daerah yang sejak awal menunjukkan kesiapan.
“Dan salah satunya adalah yang proaktif adalah Bupati Biak … Kalau beliau tidak nyiapkan ini, tidak akan jadi ini barang. Ya makanya tadi di Papua sendiri cuma tiga yang menyambut, Jayapura, Sarmi, dan Biak,” tambahnya.
Mendagri menambahkan, Presiden Prabowo telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Januari 2026 lalu. Setelah peresmian tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat terus dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di berbagai daerah dengan menggunakan prototipe bangunan yang sama.
3. Mendagri mengajak para kepala daerah mendukung program Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengajak para kepala daerah se-Tanah Papua untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memiliki masa depan lebih baik.
“Saya juga merasa bangga karena bisa melakukan groundbreaking di sini … Saya terima kasih dan merasa terhormat,” tandas Mendagri.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra beserta istri, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Biak Numfor. (WEB)
Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.
